LONDON, INGGRIS – Pemerintah Inggris akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada Minggu (21/9/2025), mendahului langkah serupa dari sejumlah negara Eropa lainnya yang dijadwalkan pada Senin (22/9). Perubahan sikap ini menandai titik balik bagi Inggris, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel.
Faktor pemicunya adalah eskalasi konflik di Gaza sejak serangan besar-besaran Hamas pada 2023, yang memicu respons militer Israel. Akibatnya, wilayah Palestina tersebut mengalami kehancuran infrastruktur massal, korban jiwa mencapai puluhan ribu, serta krisis kemanusiaan akut yang ditandai dengan kelaparan dan kekurangan pasokan dasar.
Menurut sumber pemerintah, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer, yang sebelumnya pada Juli 2025 telah memberi sinyal kuat soal niat ini. Saat itu, Starmer menekankan urgensi langkah tersebut sebagai bagian dari upaya perdamaian jangka panjang.
“Langkah ini akan memberikan kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Secara historis, Inggris memainkan peran krusial dalam pembentukan konflik Timur Tengah melalui Deklarasi Balfour 1917, yang mendukung pendirian “rumah nasional bagi orang Yahudi” di Palestina. Kini, di tengah Sidang Umum PBB September 2025, pengakuan ini diharapkan memperkuat posisi Palestina di panggung internasional dan mendorong negosiasi dua negara.
Para analis politik memandang langkah Inggris sebagai respons terhadap tekanan domestik dan global. Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sejak 1988, termasuk mayoritas negara-negara Arab dan berkembang. Namun, pengakuan dari kekuatan Barat seperti Inggris bisa menjadi katalisator bagi Prancis, Spanyol, dan Irlandia, yang juga mempertimbangkan langkah serupa.
Dari sisi Israel, reaksi kemungkinan akan negatif. Pemerintah Benjamin Netanyahu sebelumnya menyebut pengakuan sepihak sebagai “hadiah bagi teroris,” meski belum ada komentar resmi terkait pengumuman Inggris hari ini.
Pengakuan Palestina bukan sekadar simbolis; ia membuka pintu bagi keanggotaan penuh di PBB dan akses lebih luas ke bantuan internasional. Di tengah krisis Gaza—di mana lebih dari 2 juta penduduk bergantung pada pasokan makanan darurat—langkah ini juga menandakan pergeseran prioritas Barat dari dukungan tak bersyarat kepada Israel menuju keseimbangan yang lebih adil.
