JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik.

Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer diamankan terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengadaan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Dari hasil penindakan tersebut, KPK menyita sederet barang mewah, termasuk 22 kendaraan dan uang tunai.

Barang sitaan tersebut terdiri dari 15 unit mobil roda empat dan 7 unit motor roda dua dengan merek ternama, mulai dari Nissan GTR, BMW 330i, hingga deretan motor Ducati edisi terbatas.

Seluruh kendaraan itu diamankan dari berbagai titik di Jakarta. Selain itu, KPK juga mengamankan 14 orang yang berasal dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.

Barang bukti tersebut dipamerkan pihak KPK di halaman gedung lembaga antirasuah tersebut sebagai bagian dari transparansi proses hukum yang sedang berjalan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akhirnya angkat bicara terkait OTT ini.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025), ia mengaku prihatin sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pemberantasan korupsi.

“Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” tegas Yassierli.

Ia menyebut kasus ini sebagai tamparan berat, baik bagi dirinya maupun keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan.

Reformasi Internal dan Pakta Integritas

Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat Menaker sekitar 10 bulan lalu, Yassierli menekankan fokusnya pada reformasi internal.

Salah satu langkah strategis yang ia lakukan adalah mewajibkan seluruh pejabat Kemnaker menandatangani Pakta Integritas dengan sanksi tegas berupa pencopotan apabila terbukti melakukan praktik korupsi.

“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” ujar Yassierli menegaskan.

Sorotan pada Sertifikasi K3

Isu sertifikasi K3 kini menjadi perhatian serius. Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah menggandeng perusahaan jasa K3 untuk memastikan prosedur berjalan transparan, tanpa praktik suap maupun pemerasan.

Ia juga mendorong partisipasi publik agar aktif melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.

“Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” tutup Yassierli.

Daftar Kendaraan Sitaan KPK

Mobil: