JAKARTA – Pengumuman struktur Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sempat direncanakan pekan ini terpaksa ditunda oleh Istana Negara. Penundaan ini disebabkan oleh kesibukan jadwal para calon anggota yang telah ditetapkan, meski komposisi tim sudah final.

Langkah ini bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi berkelanjutan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait penundaan tersebut. Menurutnya, proses penyusunan komite telah rampung, dengan total sembilan nama yang dipilih dari kalangan pakar hukum dan praktisi kepolisian berpengalaman.

“Tinggal diumumkan (tim Komite Reformasi Polri),” ucap Prasetyo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Penundaan ini bukan karena masalah substansial, melainkan faktor logistik sederhana. Prasetyo menjelaskan bahwa beberapa hari yang dijadwalkan untuk peluncuran resmi terganjal karena sebagian anggota potensial tidak bisa hadir.

“Jadi begini ya, sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan begitu lho,” ungkapnya.

Komite Reformasi Polri ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto sejak awal masa jabatan. Tujuannya adalah melakukan perubahan menyeluruh pada institusi kepolisian, mulai dari tata kelola internal hingga peningkatan akuntabilitas.

Nama-nama yang disebut-sebut bergabung termasuk figur senior seperti Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Jimly Asshiddiqie, pakar konstitusi ternama. Mereka dipilih karena rekam jejaknya di bidang hukum pidana dan reformasi institusi.

Meski belum diumumkan secara resmi, kesiapan komite ini menandakan kemajuan cepat dari janji kampanye Prabowo soal penguatan Polri. Reformasi ini diharapkan bisa mengatasi isu-isu krusial seperti penegakan hukum yang adil, pengawasan internal, dan adaptasi terhadap tantangan keamanan digital.

Para pengamat hukum menyambut baik inisiatif ini, meski menekankan perlunya transparansi dalam proses seleksi anggota.

Hingga kini, Istana belum merilis jadwal pengumuman ulang. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa proses akan segera digelar begitu semua pihak tersedia, demi memastikan peluncuran berjalan lancar dan efektif.