JAKARTA – Pemerintah Jepang resmi menetapkan pemilihan umum cepat pada 8 Februari 2026, menyusul keputusan Perdana Menteri, Sanae Takaichi untuk membubarkan majelis rendah parlemen pekan ini.
Dalam konferensi pers di Tokyo, Senin, (19/1/2026) yang dilansir Anadolu, Takaichi menegaskan pembubaran akan dilakukan Jumat saat sidang berlangsung. Langkah ini dimaksudkan untuk meminta mandat langsung dari rakyat, setelah LDP kehilangan mayoritas di dua kamar parlemen dalam pemilu sebelumnya.
“Jika saya menjadi perdana menteri, saya ingin menanyakan hal ini kepada rakyat,” ujar Takaichi, menandai dimulainya persaingan dengan oposisi yang kini bersatu. Ia juga menawarkan kebijakan pembebasan pajak konsumsi bahan pangan selama dua tahun sebagai program unggulan.
Masa kampanye resmi dijadwalkan mulai 27 Januari. Pemilu ini akan menentukan partai atau koalisi yang mampu menguasai sedikitnya 233 dari 465 kursi majelis rendah untuk mengangkat perdana menteri.
Situasi politik Jepang semakin dinamis dengan terbentuknya Aliansi Reformasi Sentris (CRA), gabungan Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito. Blok oposisi baru itu berjanji menghadirkan alternatif politik yang lebih moderat dan fokus pada pemulihan ekonomi.
Di sisi lain, Takaichi menyinggung memburuknya hubungan dengan China, menyebut pembatasan ekspor Beijing sebagai bentuk “pemaksaan ekonomi.” Ketegangan bilateral meningkat sejak pernyataannya pada November lalu yang menilai potensi serangan China ke Taiwan sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang.
