SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pesan tajam mengenai kepemilikan partai politik saat menyampaikan Pesan Kebangsaan di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
Dalam pidatonya, Jokowi secara terang menyatakan bahwa partai politik seharusnya bukan milik segelintir elite, apalagi milik keluarga, namun milik seluruh kader dan anggota.
“Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elite, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi, semua memiliki saham yang sama.”
“Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai,” ujar Jokowi dari podium Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.
Pernyataan ini menarik perhatian karena disampaikan tidak lama setelah anak bungsunya, Kaesang Pangarep, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSI.
Meskipun tak menyebut nama, publik membaca pernyataan ini sebagai pesan simbolik yang bisa mengarah pada praktik politik dinasti yang kini sedang jadi sorotan.
Jokowi juga memuji konsep PSI sebagai partai Super TBK, yakni partai politik yang dijalankan layaknya perusahaan publik.
Menurutnya, sistem ini memperkuat rasa kepemilikan kader terhadap partai dan bisa jadi fondasi kuat bagi pertumbuhan PSI ke depan.
Namun, Jokowi mengingatkan bahwa kesuksesan besar membutuhkan waktu dan strategi matang, bukan proses instan.
Ia memproyeksikan bahwa PSI baru akan mencapai puncak kekuatannya pada 2034, bukan dalam kontestasi Pemilu 2029.
Artinya, dibutuhkan kerja keras dan konsolidasi struktural dari sekarang hingga akhir 2027.
Dalam pidato tersebut, Jokowi juga menyinggung filosofi dari logo baru PSI berupa gambar gajah merah-putih.
Gajah disebutnya sebagai simbol pengetahuan, kekuatan, dan kebijaksanaan.
“Tetapi, yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI,” tegasnya.
Ia pun memberikan arahan langsung untuk membangun struktur organisasi partai secara menyeluruh hingga ke tingkat desa.
Jokowi menyamakan struktur partai dengan mesin politik yang harus siap operasional menjelang Pemilu 2029.
“Saya titip yang terakhir, agar kita bekerja keras bersama-sama agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota segera bisa diselesaikan.”
“Paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap,” tandas Jokowi.
Pernyataan-pernyataan Jokowi ini membuka ruang tafsir politik yang lebih luas.
Apakah ini bentuk teguran halus kepada elite yang menjalankan partai seperti perusahaan keluarga, atau justru pembelaan terhadap langkah politik keluarganya?
Yang jelas, Jokowi menginginkan wajah baru politik Indonesia yang lebih inklusif, cerdas, dan profesional.***
