JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui petunjuk teknis (juknis) tata kelola pembiayaan dan ketenagakerjaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam aturan terbaru tersebut, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat sekaligus menegaskan bahwa pengelola tidak diwajibkan mengurangi atau memberhentikan relawan.
Kebijakan yang menjadi bagian dari transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 itu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu kelangsungan operasional dapur dan keberadaan tenaga kerja di lapangan.
Ketentuan tersebut disampaikan melalui sejumlah siaran pers resmi BGN yang dipublikasikan di portal bgn.go.id pada awal November 2026.
Biaya Operasional Dapur Dibatasi Rp3.000 per Penerima
Dalam pembaruan juknis, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat. Pengaturan ini bertujuan mencegah pemborosan sekaligus mendorong pengelolaan anggaran SPPG agar lebih efisien.
BGN juga memastikan pembiayaan operasional tersebut tidak mengurangi hak tenaga pengawas inti di setiap dapur. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap dibayarkan dan tidak dipotong dari pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat.
Dengan perencanaan yang baik, mulai dari penyusunan menu, pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan, pengelola SPPG diharapkan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal. Efisiensi pembiayaan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan kualitas makanan dan keberlanjutan layanan kepada penerima manfaat.
SPPG Tidak Wajib Memberhentikan Relawan
Selain mengatur pembiayaan, BGN memberikan keleluasaan kepada mitra pengelola dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja di dapur SPPG. Penyesuaian kapasitas produksi di sejumlah daerah tidak serta-merta mengharuskan pengelola mengurangi jumlah relawan.
Dalam alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada juknis BGN, dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat dapat menggunakan acuan sekitar 47 relawan per hari.
Meski demikian, angka tersebut menjadi acuan pengaturan tenaga kerja, bukan kewajiban untuk memberhentikan relawan apabila jumlah tenaga yang tersedia lebih banyak. Mitra pengelola dapat mengatur komposisi kerja secara proporsional melalui sistem giliran atau shifting, dengan mempertimbangkan volume produksi dan kebutuhan masing-masing dapur.
Skema tersebut memberikan ruang bagi pengelola untuk menyesuaikan jadwal kerja tanpa harus langsung melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap relawan.
Sudaryono Minta Pengelola Patuhi Juknis dan SOP
Kepala BGN Sudaryono juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh unsur di lingkungan SPPG dalam menjalankan program MBG. Kepala SPPG, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan relawan diminta menjadikan standar operasional prosedur (SOP) serta juknis sebagai pedoman utama dalam kegiatan dapur.
Pengelola SPPG juga didorong aktif berkoordinasi dengan yayasan atau mitra apabila menghadapi kendala teknis. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan operasional dapat segera ditangani tanpa mengabaikan standar keamanan pangan maupun kualitas pelayanan.
Melalui pembaruan juknis MBG 2.0, BGN berupaya memperkuat tata kelola pembiayaan dan ketenagakerjaan SPPG. Efisiensi anggaran diharapkan tetap sejalan dengan perlindungan tenaga kerja serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.