BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membentuk disiplin dan moral pelajar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Demul) menjelaskan bahwa program ini menyasar siswa SMA yang sulit dibina, terlibat pergaulan bebas, atau bahkan terkait tindakan kriminal.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu,” ujarnya di Bandung.
Pembinaan Militer untuk Karakter Unggul
Program ini bukan sekadar hukuman, melainkan upaya membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selama enam bulan, siswa akan tinggal di 30-40 barak khusus yang disiapkan TNI. Mereka tidak akan mengikuti sekolah formal, melainkan mendapatkan pelatihan ala militer yang mencakup fisik, mental, dan pembinaan moral.
Uniknya, siswa akan dijemput langsung oleh anggota TNI dari rumah mereka.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
Pendekatan ini terinspirasi dari metode di Tiongkok, yang dinilai berhasil mencetak generasi muda energik dan penuh harapan.
Persetujuan Orang Tua Jadi Syarat Utama
Program ini tidak diterapkan sembarangan. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Dedi menegaskan, orang tua yang merasa kesulitan mendidik anak dapat secara sukarela menyerahkan anak mereka untuk dibina.
“Misalnya anak sudah rajin minum eximer, ciu, atau pakai narkoba, itu susah. Orang tua bisa habis duitnya,” ungkap Dedi, Jumat (25/4/2025) malam.
Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran untuk mendukung program ini, dengan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat,” jelas Dedi.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian masyarakat menyambut baik, terutama orang tua yang kewalahan menangani kenakalan anak.
“Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” ujar Dedi.
Namun, ada pula kritik dari aktivis hak anak. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut pelibatan TNI berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan UU TNI.
“Jadi ini seolah kebijakan yang baik, tapi sebenarnya ini berbahaya,” katanya.
Langkah Holistik untuk Pendidikan Jabar
Selain fokus pada siswa, Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru. Ia menekankan proses rekrutmen guru harus transparan dan profesional.
“Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter,” tutur Dedi.
Langkah ini bertujuan memperbaiki sistem pendidikan Jabar.
Program pembinaan di barak militer ini diharapkan menjadi terobosan untuk menekan angka kenakalan remaja di Jabar. Meski kontroversial, Dedi optimistis pendekatan ini dapat mengembalikan siswa ke jalan yang benar.
“Nanti sudah baik baru dibalikin ke orang tuanya,” pungkasnya.
