JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di enam provinsi prioritas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 209,78 hektare lahan gambut masih membutuhkan penanganan per 22 September 2026.
Lahan tersebut tersebar di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.
Dari target penanganan 1.212,52 hektare lahan gambut terbakar, sebanyak 1.002,74 hektare telah berhasil dipadamkan.
Artinya, pemerintah masih harus menangani sekitar 209,78 hektare lahan gambut yang belum sepenuhnya padam.
Meski area terbakar terus berkurang, pemerintah tetap meningkatkan operasi untuk mencegah meluasnya kebakaran dan kemunculan titik api baru.
“Ini kami ikuti terus hari per hari, sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar,” jelas Suharyanto.
Operasi pemadaman melalui jalur darat masih menjadi metode utama yang dilakukan pemerintah di wilayah terdampak.
Upaya tersebut diperkuat dengan pengerahan operasi udara serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.
Namun, pelaksanaan OMC menghadapi kendala di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah akibat kepulan asap yang mengganggu aktivitas penerbangan.
Gangguan asap juga berdampak terhadap pengerahan pesawat untuk water bombing dan aktivitas penerbangan komersial.
Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pemadaman dan OMC hingga hujan alami mulai membantu mengatasi kondisi karhutla.
“Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal, dan kondisi tersebut kami yakinkan akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026, dan paling lambat minggu ke-tiga November 2026,” tambah dia.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta penguatan penanganan karhutla melalui peningkatan operasi darat dan optimalisasi dukungan udara.
Pelaksanaan OMC juga diminta terus disesuaikan dengan perkembangan cuaca serta kondisi kebakaran di lapangan.
Pemerintah juga menyiapkan alternatif penggunaan pesawat dengan kemampuan membawa muatan air lebih besar.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman kawasan yang masih terbakar dan membutuhkan dukungan operasi udara.
“Presiden juga meminta disiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat pemadaman,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resminya Setkab RI.***
