Pengadilan tertinggi India menyatakan bahwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di negara bagian Benggala Barat baru-baru ini telah “mengguncang hati nurani bangsa” dan mengkritik pihak berwenang atas penanganan mereka terhadap penyelidikan kasus tersebut.
Jasad wanita berusia 31 tahun itu ditemukan awal bulan ini di ruang seminar sebuah rumah sakit milik negara di Kolkata, tempat ia bekerja. Seorang pekerja sukarela di rumah sakit tersebut telah ditangkap terkait kejahatan ini, dan Biro Investigasi Pusat (CBI) kini mengambil alih penyelidikan.
Kejahatan ini memicu protes besar-besaran di seluruh negeri. Pada hari Selasa, Ketua Mahkamah Agung India (CJI) DY Chandrachud, yang memimpin sidang kasus ini, memerintahkan pembentukan Gugus Tugas Nasional (NTF) untuk merekomendasikan protokol keselamatan bagi tenaga medis di tempat kerja.
Dalam sidang tersebut, CJI juga menyoroti berbagai masalah yang mengganggu institusi medis, termasuk kurangnya ruang istirahat dan toilet, CCTV yang berfungsi, personel keamanan, serta pemeriksaan yang memadai terhadap senjata di pintu masuk. Pengadilan meminta gugus tugas, yang akan terdiri dari dokter-dokter terkemuka dan pejabat pemerintah, untuk meneliti situasi ini dan mengajukan laporan sementara dalam tiga minggu serta laporan final dalam dua bulan.
Selama sidang, CJI juga mengkritik pemerintah Benggala Barat dan kepolisian, serta mempertanyakan mengapa ada keterlambatan dalam mendaftarkan laporan awal, yang dikenal sebagai First Information Report (FIR), dalam kasus ini.
Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap penyebaran nama dan foto korban di media sosial. Undang-undang di India melarang pengungkapan identitas korban pemerkosaan, dan mereka yang melanggarnya dapat didenda atau dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun.
Pengadilan juga mengutuk serangan terhadap RG Kar Medical College, tempat terjadinya kejahatan, dan mempertanyakan mengapa tindakan keamanan yang memadai tidak diambil untuk mengendalikan kekerasan tersebut. Massa sempat merusak ruang gawat darurat rumah sakit selama protes “Reclaim the Night” pekan lalu yang diikuti puluhan ribu wanita.
“Kekuatan negara tidak boleh digunakan untuk menindas pengunjuk rasa damai,” kata Ketua Mahkamah Agung.
Pembunuhan dokter ini telah memicu gelombang kemarahan di seluruh India, terutama di negara bagian Benggala Barat, di mana Kolkata adalah ibu kotanya. Pada akhir pekan, para dokter di berbagai rumah sakit di India mengadakan pemogokan nasional yang diorganisir oleh Asosiasi Medis India (IMA). Operasi elektif dan perawatan rawat jalan ditangguhkan, dengan hanya layanan darurat yang tersedia di rumah sakit-hospital besar.
IMA mengeluarkan daftar tuntutan, termasuk penguatan hukum untuk lebih melindungi staf medis dari kekerasan, peningkatan keamanan di rumah sakit, dan penciptaan ruang istirahat yang aman.
Kasus ini juga memicu perseteruan politik dengan pemerintah negara bagian Benggala Barat, yang dipimpin oleh Ketua Menteri Mamata Banerjee, yang dituduh salah menangani dampak pembunuhan tersebut. Para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India, namun menjadi oposisi di negara bagian tersebut, menuduh pemerintah Banerjee menindak keras protes damai.
Pekan lalu, Pengadilan Tinggi Kolkata mengkritik kepolisian lokal atas kelalaian mereka dan memindahkan kasus ini ke Biro Investigasi Pusat (CBI).
Orang tua dari dokter tersebut, yang menolak kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah negara bagian, mengkritik manajemen perguruan tinggi medis karena gagal memastikan keselamatan di tempat kerja. Mereka mengatakan kepada media lokal bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan pada ketua menteri dan menuduhnya berusaha meredam kemarahan publik.
Mamata Banerjee membela tindakan pemerintahannya, dengan menyatakan bahwa kepolisian negara bagian telah menyelesaikan 90% penyelidikan sebelum kasus tersebut diserahkan kepada CBI. Dia juga menuduh partai oposisi mengeksploitasi insiden ini untuk keuntungan politik.
Banerjee mengatakan bahwa dia ingin penyelidikan segera diselesaikan dan menyerukan agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.
Pada hari Sabtu, pemerintah negara bagian mengumumkan serangkaian langkah untuk keselamatan perempuan di tempat kerja, termasuk ruang istirahat khusus dan “zona aman” yang diawasi CCTV di rumah sakit milik negara.
Sementara itu, polisi Kolkata telah mengirimkan pemberitahuan kepada lebih dari 200 siswa, aktivis, dan anggota partai politik atas dugaan penyebaran “informasi palsu” tentang kasus tersebut dan pengungkapan identitas korban.
