Kejagung Selidiki Distribusi BBM Oplosan dalam Kasus Pengelolaan Minyak Pertamina

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina, subholding, dan KKKS dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut. Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa Kejagung sedang mendalami lebih lanjut tentang distribusi BBM oplosan yang menjadi bagian dari penyidikan Jampidsus terkait kasus tersebut.

Menurut Harli, dalam penyelidikan tersebut, ditemukan fakta mengenai perbedaan kualitas BBM yang dibayar dan yang diterima. “Kami menemukan fakta itu ada, pricelistnya itu yang dibayar RON 92, barang yang masuk itu di bawah 92, kan kami harus sampaikan fakta ke masyarakat. Apakah itu didistribusi sesuai penerimaan barang? Nah, itu nanti menjadi bagian (penyidikan), seberapa banyak, apakah setiap tahun,” ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (26/2/2025).

Penyidik kini tengah fokus pada distribusi BBM oplosan, khususnya RON 92, yang diduga dibayar dengan harga minyak mentah RON 92 namun barang yang diterima ternyata lebih rendah kualitasnya, yaitu RON 88. “Fakta hukum yang disampaikan penyidik itu ada benar, RS itu membayar, ini aku bayar yang pembelian RON 92, padahal barang yang datang itu RON 88, dikontraknya RON 88. RON 88 itu kan premium, RON90 pertalite, tapi itu di 2018-2023, itu nanti yang harus kita cek, apakah setiap tahun, apakah hanya dalam waktu tertentu, ini supaya tidak disalah tafsirkan,” tambah Harli.

Harli juga menekankan pentingnya penyelidikan lebih lanjut terkait potensi kerugian yang mungkin dirasakan masyarakat akibat penyimpangan dalam distribusi BBM ini. Pihak Kejagung, lanjutnya, akan terus mendalami proses distribusi yang dilakukan oleh Pertamina terkait impor BBM selama periode 2018 hingga 2023.

“Makanya, itu sangat tergantung dengan distribusi. Bagaimana distribusi yang dilakukan oleh Pertamina, misalnya yang diimpor, dan itu kan di 2018-2023,” tutupnya.

Dengan fokus yang tajam pada potensi korupsi dalam tata kelola BBM, Kejagung berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta yang dapat merugikan masyarakat dan menindak tegas pelaku yang terlibat.