DILI, TIMOR LESTE – Parlemen Timor Leste resmi membatalkan skema pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi dan membatalkan rencana pembelian 65 unit SUV Toyota Prado senilai 4,2 juta dolar AS setelah 62 anggota parlemen menyetujui undang-undang baru dalam sidang Jumat (26/9/2025).
Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap gelombang protes mahasiswa yang berlangsung selama dua pekan terakhir.
Protes ini menyoroti ketimpangan ekonomi yang mencolok di Timor Leste, negara muda yang merdeka dari Indonesia sejak 2002. Dengan lebih dari 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan seperti dicatat data Bank Dunia mahasiswa mengecam kebijakan yang dianggap membebani anggaran negara di tengah tantangan seperti pengangguran tinggi, malnutrisi, dan ketergantungan pada sektor minyak serta gas yang manfaatnya tidak merata.
Awal Mula Protes Dari SUV Mewah ke Reformasi Pensiun
Aksi demonstrasi dimulai pada 15 September 2025, dipicu oleh rencana alokasi anggaran 2025 untuk pembelian kendaraan dinas mewah bagi anggota parlemen. Mahasiswa dari Universitas Nasional Timor Leste (UNTL) di Dili turun ke jalan, menghadapi gas air mata dari polisi saat menuntut pembatalan pengadaan tersebut. Demonstrasi cepat meluas, tidak hanya menargetkan SUV Toyota Prado, tapi juga skema pensiun seumur hidup yang telah berlaku sejak 2006.
Berdasarkan undang-undang tahun itu, mantan presiden, perdana menteri, menteri kabinet, dan anggota parlemen berhak atas pensiun setara gaji bulanan mereka sepanjang hayat. Kebijakan ini menjadi sasaran amuk massa Gen Z, yang melihatnya sebagai simbol korupsi dan pemborosan di tengah krisis ekonomi nasional.
Puncaknya terjadi dua hari sebelum voting parlemen, ketika bentrokan sengit pecah di Dili. Pengunjuk rasa melempar batu ke arah aparat, sementara polisi membalas dengan gas air mata, menciptakan suasana chaos yang memaksa pemerintah bertindak cepat. “Ini bukan hanya soal mobil atau pensiun, tapi soal keadilan bagi rakyat miskin,” ujar salah seorang aktivis mahasiswa, mencerminkan semangat gerakan yang kian membara.
Parlemen Menyerah: Undang-Undang Baru Disahkan
Dalam sidang darurat, parlemen Timor Leste akhirnya menyerah pada tekanan publik. Selain mencabut pensiun seumur hidup, mereka juga membatalkan seluruh rencana pengadaan kendaraan dinas dari anggaran 2025. Keputusan ini disambut sorak-sorai oleh para demonstran yang masih berkumpul di luar gedung parlemen.
Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, langsung menyampaikan pesan damai pasca-voting. “Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dipenuhi. Mohon hentikan demonstrasi,” katanya, seperti dilaporkan media setempat.
Sementara itu, Fortunata Alves, mahasiswi berusia 23 tahun yang ikut dalam aksi, berbagi kegembiraan dengan AFP. “Perjuangan kami tidak sia-sia; inilah yang kami inginkan. Kini setelah parlemen membuat keputusan yang baik, dana tersebut dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.”
Dukungan Presiden: Dana Dialihkan ke Sektor Produktif
Presiden Jose Ramos-Horta, tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste, turut mendukung langkah ini. Ia menyatakan telah menerima draf undang-undang dan siap menandatanganinya tanpa ragu. “Saya tidak setuju dengan program pensiun seumur hidup di Timor Leste,” tegas Ramos-Horta. Ia menambahkan, “Akan lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor produktif, pendidikan, dan pembangunan pedesaan untuk mengurangi masalah kemiskinan di negara ini.”
Lebih lanjut, presiden itu mengapresiasi peran Gen Z. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang memimpin aksi protes atas intervensi mereka yang dianggap membawa dampak positif,” ungkapnya, menekankan bagaimana suara muda bisa mengubah kebijakan negara.
Dampak Jangka Panjang: Harapan Reformasi Ekonomi
Kemenangan ini bukan hanya akhir dari satu kebijakan, tapi sinyal perubahan lebih besar di Timor Leste. Dengan dana pensiun dan pengadaan SUV yang dibatalkan, anggaran negara kini bisa dialihkan ke prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan pedesaan—sektor yang krusial untuk mengatasi kemiskinan struktural. Namun, tantangan tetap ada: bagaimana memastikan reformasi ini berkelanjutan di tengah ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang fluktuatif.
Gerakan Gen Z ini menjadi inspirasi bagi aktivis muda di kawasan Asia Tenggara, membuktikan bahwa tekanan rakyat bisa memaksa elit politik mundur. Bagi Timor Leste, ini adalah langkah awal menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi generasi mendatang.
