JAKARTA – Inisiatif besar dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk menggelar rapat koordinasi dengan 43 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka pengentasan kemiskinan mendapat apresiasi luas. Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, menilai langkah ini menumbuhkan optimisme baru dalam percepatan pengurangan kemiskinan di Indonesia.
“Selama ini, kendala utama dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya ego sektoral antar K/L, yang menyebabkan program-program kemiskinan seolah berjalan tanpa sinergi. Bahkan, data yang dimiliki tiap K/L seringkali berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih program,” ungkap Asep Romy Romaya, Senin (17/3/2025).
Untuk diketahui, Menko PM Muhaimin Iskandar baru-baru ini menggelar rapat dengan 43 K/L guna membahas Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (OPPKE). Rapat yang berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Romy menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dengan jumlah masyarakat miskin yang mencapai 24,8 juta orang atau 8,7 persen dari total populasi. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029. “Kemiskinan adalah prioritas Presiden Prabowo, maka K/L harus bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kami sangat mengapresiasi Menko PM Muhaimin Iskandar yang berhasil menyatukan kementerian/lembaga untuk bekerja sama,” jelasnya.
Legislator PKB dari Dapil Jabar II ini juga memberikan penghargaan terhadap rencana penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik Nasional (DTSEN) dalam berbagai program pengentasan kemiskinan. Ia percaya, langkah ini akan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Penggabungan DTSEN dengan koordinasi yang baik antar lembaga, di bawah pimpinan Menko PM, akan mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang diharapkan tuntas pada 2026,” tambahnya.
Dengan langkah konkret ini, harapan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin terbuka lebar, memberikan peluang baru untuk perubahan yang lebih signifikan.
