JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) merombak skema pembinaan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditugaskan sebagai manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Perubahan itu mencakup pemangkasan masa pelatihan, penghapusan materi latihan dasar kemiliteran, hingga penyesuaian kurikulum yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dan kemampuan mengelola koperasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap pelaksanaan program SPPI, terutama setelah insiden meninggalnya lima peserta dalam pelatihan sebelumnya memicu perhatian publik.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan, durasi pembinaan bela negara yang sebelumnya mengacu pada pola Komponen Cadangan (Komcad) selama satu bulan kini dipersingkat menjadi dua minggu.
“Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” kata Donny kepada wartawan usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Donny, perubahan tersebut dilakukan agar materi yang diterima peserta lebih sesuai dengan tugas mereka sebagai pengelola koperasi, bukan sebagai bagian dari komponen pertahanan negara.
Pembinaan Beralih ke Nasionalisme dan Disiplin
Kemhan juga menghapus materi yang identik dengan latihan dasar kemiliteran. Peserta tidak lagi dibekali pelajaran penggunaan senjata ataupun taktik militer, melainkan difokuskan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta kedisiplinan.
Donny menegaskan, pembinaan bela negara diarahkan untuk membentuk karakter yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi dan melayani masyarakat.
“Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin ya jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep pelatihan yang baru diharapkan mampu melahirkan calon manajer koperasi yang memiliki integritas, etos kerja, serta kemampuan memimpin tanpa harus mengikuti pola pendidikan militer.
Pembekalan Manajemen Dilaksanakan Selama Sebulan
Setelah menyelesaikan pembinaan bela negara, peserta akan memasuki tahap berikutnya berupa pelatihan manajemen koperasi selama kurang lebih satu bulan.
Pada fase ini, peserta akan mempelajari tata kelola koperasi, administrasi, pengembangan usaha, hingga strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa maupun sektor perikanan.
Penyusunan materi dilakukan oleh kementerian teknis agar pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi di lapangan.
“Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran,” ungkap Donny.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap para lulusan SPPI memiliki kompetensi praktis dalam mengelola unit usaha koperasi sekaligus memahami tata kelola organisasi secara profesional.
Di tengah perubahan skema pelatihan, Kemhan memastikan investigasi atas meninggalnya lima peserta SPPI masih terus berjalan.
Tim investigasi internal saat ini masih mengumpulkan fakta untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut sekaligus mengevaluasi prosedur penyelenggaraan pelatihan.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan proses hukum.
Selain melakukan evaluasi terhadap sistem pelatihan, Kemhan menyatakan telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta yang meninggal dunia.
Bantuan tersebut meliputi fasilitasi pemulangan jenazah, dukungan selama proses pemakaman, pemberian santunan dari Kementerian Pertahanan, hingga pendampingan pengurusan hak peserta melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami juga sudah memberikan santunan ataupun perawatan dukungan terhadap pertama pemulangan jenazah, pemakaman, juga santunan yang diberikan dari Kementerian Pertahanan dan juga kami membantu juga untuk pengurusan proses santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang ini masih dalam proses,” tutur Donny.
Perubahan kurikulum ini menjadi penanda bergesernya orientasi program SPPI dari pola pembinaan yang bercorak kemiliteran menuju penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen koperasi. Pemerintah berharap pendekatan baru tersebut dapat menghasilkan calon pengelola KDMP dan KNMP yang profesional, berkarakter, serta mampu menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara efektif dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan peserta selama pelatihan.
