JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah keras klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait dugaan pembunuhan prajurit TNI di Yahukimo, Papua. Kemhan menyebut narasi tersebut sebagai disinformasi terstruktur yang bertujuan menyesatkan publik dan menimbulkan keresahan.
Melalui keterangan resmi Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemhan, pemerintah menegaskan bahwa tuduhan TPNPB-OPM mengenai keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Papua tidak memiliki dasar.
“Keberadaan TNI di Papua murni untuk menjalankan tugas konstitusional, yakni menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua,” tegas Infohan, Kamis (10/4/2025).
Kemhan juga menyoroti bahaya narasi yang dibangun oleh kelompok bersenjata tersebut. TPNPB-OPM kerap menyamakan warga sipil seperti guru, tenaga kesehatan, dan tukang bangunan dengan aparat keamanan.
“Ini bukan sekadar propaganda biasa. Klaim mereka tentang pembunuhan ‘agen intelijen’ merupakan pengakuan terbuka atas tindakan kekerasan ekstra-yudisial yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan,” jelas Kemhan.
Pemerintah menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan hukum dan damai.
“Kami tidak akan terpancing oleh provokasi berbau kekerasan yang terus disuarakan kelompok ini,” lanjut pernyataan tersebut.
Fakta di lapangan juga membantah klaim OPM. Sebanyak 11 korban tewas dalam serangan di Yahukimo diketahui merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas liar, bukan anggota TNI seperti yang dituduhkan. Proses evakuasi korban oleh Polri menjadi langkah penting dalam memverifikasi informasi dan mencegah penyebaran hoaks.
Biro Infohan menambahkan, kekerasan yang dilakukan OPM bertujuan menciptakan ketakutan, terutama di kalangan masyarakat non-Papua yang beraktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam membangun stabilitas dan kesejahteraan di Papua.
Kemhan menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap mendukung proses hukum yang berjalan. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keadilan dan perdamaian di tanah Papua tanpa terjebak dalam permainan narasi kelompok bersenjata
