WASHINGTON, AS– Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan sebagian (partial government shutdown) pada Sabtu (31/1) waktu setempat, setelah tenggat waktu pendanaan federal pada Jumat tengah malam (30/1) berlalu tanpa persetujuan Kongres untuk anggaran 2026.
Menurut AFP, shutdown sebagian ini diprediksi bersifat terbatas karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dijadwalkan kembali bersidang pada Senin (2/2) untuk meratifikasi paket anggaran yang sebelumnya telah disetujui oleh Senat.
Kegagalan persetujuan anggaran terjadi di tengah kebuntuan politik yang dipicu kemarahan Partai Demokrat atas kematian dua demonstran di Minneapolis akibat tindakan agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) yang dikerahkan Presiden Donald Trump beberapa pekan terakhir.
“Kebijakan ini bukannya mengejar para penyelundup narkoba, predator anak, dan pelaku perdagangan manusia, tetapi membuang-buang sumber daya berharga untuk menargetkan para demonstran damai di Chicago dan Minneapolis,” ujar Dick Durbin, ketua fraksi minoritas Partai Demokrat di Senat. “Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika kurang aman.”
Sekitar 75% operasional federal terdampak oleh shutdown ini, termasuk layanan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan. Lembaga-lembaga federal mulai menerapkan rencana shutdown sejak Sabtu malam, meski para pemimpin Kongres dari kedua partai menilai gangguan praktis kemungkinan akan terbatas jika DPR segera menyetujui paket pendanaan.
Jika DPR AS menyetujui kesepakatan tersebut awal pekan ini, pendanaan federal diperkirakan pulih dalam beberapa hari. Namun, jika shutdown berlangsung lebih lama, puluhan ribu pekerja federal berisiko diberhentikan sementara atau bekerja tanpa upah hingga pendanaan dikembalikan.
Shutdown ini menyusul pengesahan Senat pada Jumat (30/1) malam terhadap lima rancangan undang-undang pendanaan untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September, termasuk langkah stopgap dua minggu agar Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tetap beroperasi sementara negosiasi mengenai kebijakan penegakan imigrasi dilanjutkan.
Presiden Trump mendukung paket anggaran Senat dan mendorong DPR untuk segera bertindak, menghindari shutdown berkepanjangan—yang akan menjadi yang kedua kalinya dalam masa jabatan keduanya setelah shutdown terpanjang dalam sejarah AS pada musim gugur lalu.
Sementara itu, Partai Demokrat tetap menolak pendanaan baru untuk DHS tanpa perubahan prosedur penegakan imigrasi, setelah kematian Renee Good dan Alex Pretti di Minneapolis meningkatkan pengawasan terhadap perilaku agen ICE dan memperkuat tuntutan untuk standar keamanan baru sebelum dana dialokasikan.
