Gedung Dinas PUPR Tulungagung mendadak sunyi dan mencekam. Tak lama setelah Bupati Gatut Sunu Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), tim penyidik KPK langsung bergerak cepat melakukan “sterilisasi” dengan memasang segel merah di titik-titik vital pusat proyek kabupaten tersebut.
Suasana “panas” di Kabupaten Tulungagung semakin terasa pasca-operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah. Tak butuh waktu lama bagi tim KPK untuk menyegel sejumlah ruangan strategis di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum pada Sabtu (11/4/2026).
Sebuah video viral berdurasi 37 detik memperlihatkan pemandangan langka: pintu-pintu kantor dinas digembok rapat dengan garis segel merah bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Petugas jaga di lokasi mengonfirmasi bahwa aktivitas di ruangan tersebut telah dihentikan sepenuhnya.
Empat Ruang Strategis Jadi “Pasien” KPK
Penyegelan ini menyasar sektor-sektor yang biasanya mengelola anggaran proyek infrastruktur besar. Setidaknya ada empat ruangan utama yang kini berada dalam penguasaan KPK:
-
Ruang Kepala Dinas PUPR: Pusat komando tertinggi dinas.
-
Bidang Bina Marga & Staf Administrasi Bina Marga: Sektor yang mengurusi pembangunan jalan dan jembatan.
-
Bidang Sumber Daya Air (SDA): Sektor yang mengurusi proyek pengairan dan waduk.
Di atas segel merah tersebut, terpampang peringatan tegas menggunakan spidol hitam: “Dilarang merusak segel ini tanpa seizin penyelidik KPK”.
Tak hanya di kantor dinas, KPK juga merambah ke rumah dinas Bupati Tulungagung. Pantauan di lapangan menunjukkan gerbang Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum tertutup rapat dan dijaga ketat oleh personel Satpol PP. Segel KPK dikabarkan telah menempel di beberapa ruangan privasi bupati guna mengamankan barang bukti tambahan.
Gatut Sunu Tiba di Jakarta
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Bupati Gatut Sunu Wibowo telah tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta, sekitar pukul 06.50 WIB. Tanpa menunggu lama, ia langsung digiring masuk untuk menjalani pemeriksaan maraton.
“Dari 18 orang yang diamankan, 13 di antaranya—termasuk bupati, 11 pejabat pemkab, dan satu pihak swasta—dibawa ke Jakarta secara bertahap untuk pemeriksaan intensif,” jelas Budi. Selain membawa “pasukan” tersebut, tim KPK juga telah mengamankan segepok uang tunai sebagai barang bukti kunci.
