JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi melantik 12 tenaga ahli di lingkungan DPN pada Kamis, 15 Januari 2026. Upacara pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, mulai pukul 11.00 WIB.
Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DPN sebagai think tank utama pertahanan nasional. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pertahanan yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap tantangan global.
Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya peran tenaga ahli dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
“Para tenaga ahli ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan pertahanan nasional. Kehadiran mereka akan memperkokoh fondasi strategis dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, modern, dan berdaya saing,” ujar Sjafrie seperti yang dikutip laman resmi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia.
Kedua belas tenaga ahli yang dilantik mengisi posisi Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda. Mereka akan bertugas pada berbagai kedeputian, khususnya di bidang geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi. Adapun nama-nama tenaga ahli tersebut adalah:
- Surachman Surjaatmadja
- Ian Montratama
- M. Abdul Kholiq
- Agato P. P. Simamora
- Achmad Rully
- Filda Citra Yusgiantoro
- Jupriyanto
- Frank Alexander Hutapea
- Sabrang Mowo Damar Panuluh
- Santiaji Dyatmiko
- Maundri Prihanggo
- Muhammad Zulkarnain Maddatuang
Pengangkatan para tenaga ahli ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional serta Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli di Lingkungan DPN.
Momentum pelantikan ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas DPN dalam menyusun rekomendasi kebijakan lintas sektor. Dengan mengintegrasikan keahlian akademik dan profesional dari berbagai bidang, DPN diharapkan semakin siap menghadapi dinamika ancaman keamanan nasional, baik militer maupun non-militer, di era kontemporer.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pertahanan negara yang holistik, modern, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
