JAKARTA – Pemerintah menolak tegas penggunaan APBN untuk menutup utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp 116 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, beban itu sepenuhnya tanggung jawab konsorsium BUMN dan swasta.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap wacana pembiayaan baru yang sedang disusun oleh Danantara, superholding BUMN pengelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Meski proyek ikonik ini telah beroperasi sejak akhir 2023 dan menjadi wajah baru transportasi cepat di Indonesia, beban utangnya terus menjadi sorotan publik akibat kenaikan biaya sejak tahap awal perencanaan hingga konstruksi.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (10/10/2025), Purbaya menekankan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. “Pemerintah tidak akan menggunakan uang rakyat untuk membayar utang proyek komersial. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi penyangga risiko bisnis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa KCJB dirancang sebagai inisiatif kerja sama antarperusahaan, bukan proyek yang bergantung pada dana publik. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban finansial, termasuk utang raksasa tersebut, harus melalui jalur bisnis murni seperti optimalisasi pendapatan dari tiket dan aset non-operasional.
Penolakan ini juga menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi pemborosan anggaran negara di tengah prioritas mendesak lainnya. “Tidak semua proyek infrastruktur perlu ditopang negara. BUMN harus bertanggung jawab terhadap investasi yang sudah dijalankan, termasuk mencari solusi bisnis yang sehat,” tambah Purbaya.
Proyek Whoosh, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kecepatan hingga 350 km/jam, memang sukses secara operasional dengan peningkatan jumlah penumpang. Namun, tantangan finansialnya tak terelakkan, mengingat total utang mencapai Rp 116 triliun akibat fluktuasi biaya material dan penyesuaian desain. Pemerintah optimistis bahwa konsorsium dapat mencapai break-even point melalui strategi pemasaran agresif dan ekspansi rute di masa depan.
Sikap Purbaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjaga kestabilan APBN di tengah tekanan ekonomi global. “Kita harus realistis. APBN sudah memiliki prioritas jelas untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tidak bisa semuanya ditutup dengan dana publik,” ujarnya.
Para analis keuangan menyambut baik kebijakan ini, karena dapat mencegah risiko moral hazard di sektor BUMN. Di sisi lain, KCIC diharapkan segera mengumumkan rencana restrukturisasi utang yang berkelanjutan, termasuk kolaborasi dengan mitra internasional seperti China Development Bank.
Pemerintah tetap mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal untuk mendongkrak konektivitas nasional. Namun, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan efisiensi, proyek seperti Whoosh diharapkan menjadi model sukses bagi investasi swasta di masa mendatang.
