Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merotasi sekitar 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kamis, 5 Februari 2026. Langkah ini merupakan kelanjutan dari perombakan internal Kementerian Keuangan yang mulai digulirkan sejak akhir Januari lalu.
Rotasi tersebut diposisikan sebagai upaya pengetatan tata kelola untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik, di tengah ambisi pemerintah menetapkan target pendapatan negara 2026 yang lebih tinggi.
Rotasi, sanksi, dan pesan “tanpa toleransi”
Purbaya menegaskan rotasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Mungkin pada hari Kamis,” ujarnya, merujuk pada rencana perombakan skala besar di tubuh DJP yang telah ia sampaikan sebelumnya.
Ia juga menyampaikan pesan tegas bahwa pegawai yang terbukti “main-main” tidak hanya akan dicopot, tetapi dipindahkan ke kantor dengan aktivitas lebih rendah.
Langkah ini disebut sebagai bentuk sanksi sekaligus pembenahan organisasi, dengan tujuan memutus praktik-praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Rencana rotasi di DJP ini menyusul pergantian sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta unit lain pada 28 Januari 2026, yang menurut Purbaya merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi penerimaan negara.
Klaim setoran awal dan tekanan target APBN 2026
Di hari yang sama, Purbaya juga menyampaikan klaim awal bahwa penerimaan pajak Januari 2026 secara neto tumbuh sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan perbaikan aktivitas ekonomi di awal tahun.
Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dalam postur APBN 2026, total pendapatan negara dipatok Rp3.153,58 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun (termasuk pajak serta kepabeanan dan cukai), PNBP Rp459,2 triliun, dan hibah Rp666,27 miliar.
Bagi Purbaya, rotasi ini menjadi sinyal keras bahwa pengamanan penerimaan negara—di tengah target yang semakin ketat—tidak bisa lagi dijalankan dengan pola rutin. Reformasi birokrasi, dalam konteks ini, menjadi taruhan utama bagi keberhasilan penerimaan APBN 2026.
