JAKARTA – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyoroti besarnya tantangan dalam mengoperasionalkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa program ini membawa tanggung jawab yang cukup berat bagi kementeriannya.
Menurut Ferry, salah satu kendala utama adalah pembangunan sistem informasi manajemen koperasi desa yang menjadi tulang punggung pengelolaan.
Selain itu, kementerian juga dituntut menyiapkan model bisnis yang relevan agar koperasi desa dapat berjalan efektif.
“Karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk operasionalisasi koperasi desa ini itu sangat berat.”
“Hal tersebut karena meliputi dengan proses pembentukan sistem informasi manajemen koperasi desa kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam sesi bersama wartawan di Gedung Kementerian Koperasi, Selasa (9/9/2025).
Ia menambahkan, koperasi desa akan difungsikan ganda, yakni sebagai penyalur kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi offtaker hasil produksi warga desa.
Untuk mendukung hal itu, pelatihan pengurus koperasi telah dilakukan, termasuk penyusunan proposal bisnis.
Pelatihan ini mendapat dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank Himbara bahkan telah menyiapkan manual book sebagai panduan teknis sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 63.
“Bank Himbara pun juga sekarang sudah membuat manual book yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan No. 63. Hal itu bertujuan untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar Rp16 triliun,” ujar Ferry.
Ferry menegaskan, dana Rp16 triliun yang berasal dari sisa anggaran lebih negara akan menjadi modal awal operasionalisasi koperasi desa.
Tahap awal program akan ditandai dengan sosialisasi di Jawa Timur akhir pekan ini, melibatkan Wakil Menteri BUMN bersama perbankan Himbara.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sosialisasi serupa akan dilanjutkan di enam wilayah berbeda di seluruh Indonesia.
Agenda ini akan melibatkan pengurus koperasi, satgas provinsi, satgas kabupaten/kota, bahkan camat untuk memperkuat koordinasi.
“Untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik ada di enam titik di seluruh Indonesia.”
“Titik-titik wilayah itu akan melibatkan para pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bahkan juga camat akan kita libatkan,” kata Ferry.
Ferry menekankan peran penting pemerintah daerah dalam proses monitoring, agar penyaluran dana Rp16 triliun berjalan sesuai aturan.
Sebagai informasi, Ferry Juliantono baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara.
Ia menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.***
