JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot reformasi pelayanan publik di sektor pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya pembinaan intensif bagi petugas loket di seluruh Kantor Pertanahan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, informatif, dan ramah kepada masyarakat.
Pentingnya Pelayanan Loket yang Berkualitas
Dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026), Menteri Nusron menyoroti perlunya asesmen ulang terhadap petugas loket, khususnya di kantor pertanahan berskala besar.
“Ini perlu adanya asesmen ulang para petugas loket di semua Kantor Pertanahan besar. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus berupa product knowledge atau pengetahuan layanan, serta hospitality. Kombinasi dua hal ini sangat penting,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, penguasaan mendalam terhadap berbagai produk layanan pertanahan harus dipadukan dengan sikap hospitality yang prima. Hal tersebut akan mencegah terjadinya pengalaman buruk bagi pemohon, seperti berkas yang berulang kali dikembalikan karena kekurangan persyaratan yang berbeda-beda setiap kunjungan.
“Jadi inilah pentingnya hospitality tim loket. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berganti lagi. Itu berarti informasinya tidak komprehensif,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menggarisbawahi urgensi sinkronisasi yang lebih baik antara petugas loket sebagai front office dan tim back office. Berdasarkan pengamatan selama kunjungan pembinaan ke berbagai daerah, masih kerap ditemui ketidakselarasan yang menghambat kelancaran pelayanan.
“Nantinya petugas loket dan front office akan diberi pembinaan di BPSDM. Petugas loket ini sangat penting karena mereka adalah front end pelayanan kita,” tegasnya.
Pernyataan senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya. Ia menekankan peran aktif Kepala Kantor Pertanahan dalam menyinkronkan tugas antara petugas loket, manajer loket, dan back office agar tercipta pemahaman yang sama terkait alasan penolakan berkas.
“Dari Kepala Kantor juga harus menyinkronkan tugas petugas loket, manajer loket, dan back office. Jika berkas ditolak karena persyaratan tertentu, pastikan ada satu kesepahaman,” terang Virgo Eresta Jaya.
Kegiatan pembinaan ini juga menjadi forum bagi para Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Hadir pula sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri Nusron untuk menjadikan pelayanan pertanahan lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di tengah tuntutan yang semakin tinggi terhadap kepastian hukum atas aset tanah. Pembinaan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan loket layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ramah dan kompeten.
