JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespons keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan Taan–Bela’–Kopeang di Mamuju, Sulawesi Barat. Jalan tersebut belakangan menjadi sorotan publik karena dinilai belum memadai dalam mendukung aktivitas warga.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan penanganan serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Menurut Dody, keberadaan ruas jalan tersebut sangat strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kementerian PU berterima kasih atas aspirasi masyarakat untuk jalan di Desa Mamuju. Saat ini saya telah menginstruksikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat untuk dapat berkoordinasi dan secara intens memberikan support penyusunan perencanaan teknis kepada Pemerintah Daerah,” ujar Dody.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa ruas Taan–Bela’–Kopeang merupakan jalan kabupaten dengan panjang sekitar 22,9 kilometer. Sebagian besar ruas tersebut masih berupa jalan tanah dan belum memiliki kondisi yang layak di sejumlah titik, sehingga menyulitkan akses masyarakat, terutama saat musim hujan.
Dody juga menyoroti kompleksitas penanganan jalan tersebut. Ia menyebut sebagian trase melintasi kawasan hutan, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis dan lingkungan.
“Sebagian trase jalan juga melintasi kawasan hutan, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU melalui BPJN Sulawesi Barat terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyusunan perencanaan teknis, kajian kebutuhan penanganan, serta skema dukungan program yang dapat direalisasikan secara bertahap.
Selain itu, penanganan ruas jalan ini juga didorong melalui sinergi lintas pemerintah, termasuk peluang dukungan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Namun demikian, implementasinya tetap bergantung pada kesiapan dokumen teknis, pemenuhan aspek lingkungan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang.
Dody menekankan pentingnya pendekatan yang terencana dan terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur, terutama pada ruas jalan dengan tingkat kompleksitas tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilakukan secara matang, dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan keberlanjutan, sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Kementerian PU memastikan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan konektivitas wilayah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
