JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyoroti lonjakan impor gula rafinasi yang menekan harga di tingkat petani dan menghambat penyerapan gula lokal ke pasar nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (8/4/2026).
Mas Dar menekankan perlunya penguatan sektor hilir untuk meningkatkan daya serap produksi petani tebu sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan.
Wamentan Sudaryono menilai, meski pemerintah telah mendorong produksi tebu di hulu dengan berbagai program masif, lemahnya pengaturan distribusi di hilir menimbulkan paradoks antara produksi tinggi dan ketergantungan impor gula rafinasi.
“Intinya swasembada gula itu banyak menanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi yang terjadi sekarang paradoks, kita masih impor gula sementara gula hasil petani justru tidak laku,” ujarnya.
Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi yang seharusnya untuk industri membuat harga gula petani kalah bersaing, sehingga semangat petani menurun dan produksi lokal terancam stagnan.
“Kalau impor gula dibatasi, seharusnya gula petani laris. Tapi kenyataannya tidak, karena ada kebocoran dari gula rafinasi ke pasar rumah tangga. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Sudaryono menekankan perlunya penguatan regulasi hilir, termasuk pengawasan distribusi dan penerapan sistem satu pintu melalui BUMN agar gula rafinasi tidak membanjiri pasar rumah tangga, sekaligus melindungi petani tebu.
“Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi. Ini penting untuk melindungi petani,” katanya.
Di sektor hulu, pemerintah telah menyalurkan dukungan berupa program bongkar ratoon senilai Rp2,5 triliun, subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian, serta perluasan areal tanam hingga 200 ribu hektare untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional.
Total intervensi pemerintah diperkirakan mencapai Rp4 triliun dengan target peningkatan produksi gula nasional hingga 1 juta ton, yang jika harga mencapai Rp17 ribu per kilogram berpotensi menambah nilai ekonomi hingga Rp17 triliun.
“Kalau kebocoran di hilir bisa kita tutup, maka investasi Rp4 triliun itu bisa menghasilkan tambahan 1 juta ton gula. Dengan asumsi harga Rp17 ribu per kilogram, potensi nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai Rp17 triliun,” jelas Wamentan Sudaryono.
Peningkatan produksi lokal ini tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian, termasuk memperbaiki kesejahteraan petani dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional.
“Substitusi impor itu penting. Impor memang bukan hal yang ideal, tapi kalau bisa kita gantikan dengan produksi dalam negeri, itu jauh lebih baik. Selain meningkatkan pendapatan petani, juga memperkuat ekonomi nasional,” imbuhnya.
Sudaryono menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk gula, melalui kebijakan terpadu dari hulu hingga hilir.***
