JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa transformasi koperasi nasional menjadi mandiri, kuat, dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mendorong visi besar Indonesia Emas 2056.
Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 yang digelar di Gedung Kementerian Koperasi, Sabtu (12/7), ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tak hanya soal teknologi, melainkan soal keadilan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
“Kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Menkop Budi Arie.
Menurutnya, koperasi harus menjadi bagian integral dalam pembangunan inklusif yang menyentuh akar rumput, bukan sekadar tumbuh dalam angka statistik semata.
Ia menekankan pentingnya koperasi yang membumi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari desa ke kota.
Dalam pidatonya, Menkop juga menekankan peran koperasi dalam mengimplementasikan program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui konsep Asta Cita.
Koperasi dinilai strategis dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim, dan memperkuat potensi lokal berbasis kearifan desa.
Inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) disebut sebagai contoh nyata arah kebijakan tersebut.
Budi Arie menyebutkan bahwa pengembangan koperasi berbasis desa berperan vital dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memberantas kemiskinan ekstrem yang masih menghantui sejumlah daerah terpencil.
Saat ini, Indonesia mencatatkan 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota, atau sekitar 10 persen dari total populasi.
Meski begitu, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sekitar 1 persen dengan total volume usaha mencapai Rp214 triliun.
Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar di sektor ini.
“Di dunia internasional koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian NongHyup di Korea Selatan, Zen-Noh di Jepang, IFFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, serta NTUC di Singapura sudah lebih dahulu melesat maju.”
“Kita tidak boleh apatis, kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa,” kata Budi.
Ia menyebutkan bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi ekonomi luar biasa, namun sering kali tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, penguatan koperasi di level desa menjadi instrumen penting untuk menjembatani ketimpangan tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan terdapat lebih dari 84 ribu unit pemerintahan setingkat desa, termasuk 75.753 desa dan 8.486 kelurahan yang tersebar di 514 kabupaten/kota.
Mayoritas wilayah tersebut bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan—sektor-sektor yang sangat cocok untuk digerakkan melalui model koperasi.
“Inilah potensi yang harus dikelola dengan tepat dan benar,” ungkap Menkop.
Melalui penguatan koperasi desa yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal, Budi optimistis koperasi Indonesia akan mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang solid, bahkan sejajar dengan koperasi-koperasi unggulan dunia dalam beberapa dekade mendatang.***
