KYIV,UKRAINA – Negara-negara anggota NATO dilaporkan tengah merencanakan untuk menggulingkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan cara mendiskreditkannya dan menggelar pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru. Klaim ini disampaikan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) dalam sebuah laporan yang dirilis pada Jumat (7/2/2025).
Menurut SVR, tindakan ini didorong oleh ketidakpastian mengenai keberlanjutan bantuan militer dari pemerintahan Presiden AS yang baru, Donald Trump. NATO berharap untuk menghentikan konflik yang terus berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Namun, di mata mereka, Zelensky dianggap menjadi penghalang utama dalam usaha tersebut, terutama karena keterlibatannya dalam dugaan penggelapan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian amunisi.
Dalam rencana tersebut, NATO berencana menggantikan Zelensky dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis di Ukraina, yang dijadwalkan paling lambat musim gugur tahun ini. Pemilihan ini, menurut laporan, akan diadakan meski masa jabatan Zelensky seharusnya berakhir pada November 2024. Namun, karena situasi perang dengan Rusia sejak Februari 2022, pemilu di Ukraina tertunda.
Kondisi Perang yang Memungkinkan Pemilu
Pernyataan dari Keith Kellogg, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, turut memperkuat ide bahwa pemilihan umum di tengah masa perang adalah hal yang sah dan penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Kellogg menyatakan bahwa “sebagian besar negara demokrasi menyelenggarakan pemilu selama masa perang.”
Namun, situasi di Ukraina sangat tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan pemilu. Pasukan Ukraina kesulitan menahan serangan besar-besaran dari militer Rusia, yang semakin mengancam stabilitas negara tersebut.
Trump Janjikan Perundingan Ukraina dan Rusia
Presiden AS, Donald Trump, yang baru dilantik sebulan lalu, mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia melalui perundingan damai. Trump juga menegaskan akan memberikan sanksi lebih keras kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, jika ia tidak segera menghentikan agresi militer terhadap Ukraina.
Sementara itu, Presiden Zelensky tetap menolak tuntutan Rusia yang meminta Ukraina menyerahkan wilayah yang didudukinya dan melepaskan aspirasi untuk bergabung dengan NATO. Rusia, melalui berbagai saluran, telah lama berusaha mendiskreditkan pemerintah Ukraina dengan menyebutkan bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, meskipun kondisi darurat militer yang berlaku menghalangi penyelenggaraan pemilu selama masa perang.
Ke depan, langkah NATO dan pernyataan Trump semakin menambah ketegangan dalam situasi yang sudah sangat memanas di Ukraina, di tengah harapan yang masih tersisa untuk tercapainya perdamaian yang langgeng.
