JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap praktik pengoplosan beras yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Ia menyebut aksi ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya yang berapi-api saat peluncuran program ‘Koperasi Merah Putih’ di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menyoroti keseriusan dampak dari peredaran beras oplosan.
Ia menyebut, praktik ini bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan bentuk sabotase ekonomi yang merugikan jutaan rakyat kecil.
“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati: pajak inilah, bea cukai inilah. Ini Rp100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati hanya empat (atau) lima kelompok usaha,” tegas Prabowo, Senin (21/7/2025).
Presiden menginstruksikan langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar segera menyelidiki dan menindak para pelaku.
“Saya minta Kapolri, Jaksa Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” ujar Prabowo.
Ia menilai, alih-alih menjalankan bisnis yang sehat, para pelaku justru mempertontonkan keserakahan yang merugikan negara.
Menurutnya, kerugian besar itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan sekolah.
“Kalau saya punya 100 triliun, berarti kita bisa memperbaiki 100 ribu sekolah tahun ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menilai penyebaran beras oplosan adalah bentuk pelemahan sistemik terhadap bangsa Indonesia.
“Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin, saya tidak terima,” katanya.
Pernyataan Presiden diperkuat oleh laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan mengejutkan: ada 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan melakukan praktik pengoplosan.
Salah satu modusnya adalah beras yang diklaim berlabel premium ternyata hanya berkualitas biasa. Ada pula kemasan lima kilogram yang saat ditimbang hanya berbobot 4,5 kilogram.
“Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun,” ungkap Amran pada Senin (14/7/2025), berdasarkan investigasi bersama Kementan dan Satgas Pangan Mabes Polri.
Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya pembenahan menyeluruh dalam distribusi pangan nasional.
Pemerintah pusat kini tengah merancang langkah konkret untuk mengakhiri kejahatan pangan ini yang berpotensi memperlemah kedaulatan pangan Indonesia.***
