NEW YORK, AS – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memilih rute penerbangan yang jauh lebih panjang dan berliku untuk mencapai New York, Amerika Serikat, guna menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025.
Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko penangkapan berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di tengah eskalasi diplomatik global terkait konflik Gaza.
Keberangkatan Netanyahu dari Tel Aviv pada Kamis (25/9/2025) malam waktu setempat menjadi sorotan dunia setelah data pelacakan penerbangan mengungkap jalur tidak biasa yang ditempuh pesawat El Al.
Alih-alih melewati wilayah udara Eropa utara yang lebih langsung, pesawat tersebut berbelok ke selatan, melintasi Yunani dan Italia, sebelum menyeberangi Selat Gibraltar dan melanjutkan perjalanan di atas Samudra Atlantik.
Rute ini menambah jarak tempuh hingga ribuan kilometer dan memperpanjang durasi penerbangan secara signifikan.
Menurut sumber diplomatik Prancis yang enggan disebut namanya, otoritas Prancis sebenarnya telah mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya.
Namun, tim keamanan Netanyahu memilih menghindari Prancis—serta negara-negara Eropa lainnya yang baru saja mengakui kedaulatan Palestina—untuk meminimalkan kemungkinan penangkapan darurat.
“Paris mengizinkan penggunaan wilayah udara Israel, tetapi pesawat itu tidak mengambil rute tersebut,” ujar sumber tersebut, seperti dikutip media Israel setempat.
Keputusan ini berakar pada surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024 terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.
ICC menuduh keduanya bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang selama operasi militer Israel di Gaza, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan serangan yang menewaskan warga sipil.
Negara-negara penandatangan Statuta Roma seperti Prancis, Inggris, Portugal, Spanyol, dan Irlandia secara hukum wajib melaksanakan surat perintah tersebut jika Netanyahu mendarat darurat di wilayah mereka.
Eskalasi ketegangan semakin memuncak minggu ini. Pada awal September 2025, Prancis, Inggris, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka—langkah yang dikecam keras oleh Netanyahu sebagai “ancaman bagi keamanan Israel.” Sebelumnya, pada Mei 2025, Spanyol dan Irlandia telah mengumumkan pengakuan serupa.
Spanyol bahkan membentuk tim khusus untuk mendukung penyelidikan ICC atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza, sebagai bagian dari tekanan internasional agar Israel menghentikan perang di wilayah tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, pengakuan Palestina oleh negara-negara Eropa mencerminkan pergeseran dinamika geopolitik pasca-serangan Hamas pada Oktober 2023 dan respons militer Israel yang menewaskan puluhan ribu warga Gaza. ICC, yang berbasis di Den Haag, Belanda, telah menjadi medan pertempuran diplomatik utama, dengan Israel menolak yurisdiksi pengadilan tersebut karena bukan anggota Statuta Roma.
Netanyahu dijadwalkan berpidato di UNGA pada Jumat (26/9/2025) waktu AS, di mana ia diharapkan membela kebijakan Israel di hadapan para pemimpin dunia. Pidatonya diprediksi akan menyoroti ancaman dari Iran dan kelompok militan, sambil menolak tuduhan ICC.
Selain itu, pekan depan Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih untuk membahas isu keamanan regional, termasuk dukungan militer AS terhadap Israel.
Langkah kehati-hatian Netanyahu ini menandai babak baru dalam drama internasional yang melibatkan pemimpin Israel. Sementara tim keamanannya memprioritaskan keselamatan, rute panjang tersebut juga menjadi simbol ketegangan yang membayangi perjalanan diplomatiknya.
Pengamat internasional memantau apakah pidato di UNGA nanti akan memicu respons lebih lanjut dari negara-negara Eropa atau justru memperkuat aliansi Israel–AS.
