JAKARTA – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan NTT sebagai salah satu prioritas utama.
Langkah tersebut dilakukan melalui penataan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar layanan makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi SPPG di Kabupaten Sikka untuk memastikan pelayanan MBG memenuhi standar yang ditetapkan.
Pemerintah menetapkan seluruh wilayah 3T, NTT, Maluku, serta enam provinsi di Papua sebagai kawasan yang mendapat percepatan khusus dalam pelaksanaan MBG.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya.”
“Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” kata Zulhas.
Penataan kini mencakup 8.617 SPPG di berbagai daerah terpencil, termasuk 1.703 unit yang berada dalam kategori wilayah 3T.
Percepatan SPPG diarahkan untuk memperluas akses pangan bergizi sekaligus memperkuat upaya pemerintah menangani persoalan stunting di daerah prioritas.
NTT mendapat perhatian khusus karena prevalensi stunting di provinsi tersebut masih tinggi berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024.
“NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena persoalan stunting masih tergolong tinggi.”
“Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT tercatat mencapai 37 persen,” ucap Zulhas.
Sejumlah kabupaten di NTT juga menghadapi angka stunting tinggi, termasuk Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara.
Kondisi itu membuat percepatan MBG dinilai penting untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi anak di wilayah yang masih menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.
Di Kabupaten Sikka, SPPG Sikka Munerana menjadi salah satu fasilitas yang telah dinyatakan siap menjalankan pelayanan MBG bagi masyarakat.
SPPG tersebut diproyeksikan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat di wilayah Kabupaten Sikka setelah proses aktivasi dilakukan.
Meski berada di wilayah 3T dengan tantangan geografis, pengelola SPPG tetap diminta memenuhi seluruh standar menu dan kandungan gizi yang ditetapkan pemerintah.
“Menu makanan dan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah harus tetap dipenuhi oleh setiap SPPG.”
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya, tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” ujar Zulhas.
Pesan tersebut menegaskan bahwa percepatan MBG tidak boleh mengorbankan mutu makanan maupun standar gizi yang diterima penerima manfaat.
Pelaksanaan MBG di kawasan 3T menghadapi tantangan mulai dari distribusi pangan, akses transportasi, kondisi geografis, hingga ketersediaan bahan baku lokal.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mempercepat aktivasi SPPG sekaligus menyelesaikan kendala operasional di lapangan.
Peninjauan di Sikka menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kesiapan fasilitas MBG serta hambatan yang perlu segera ditangani di daerah terpencil.
Pemerintah menargetkan proses penataan berjalan cepat tanpa mengurangi standar pelayanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Secara nasional, Program Makan Bergizi Gratis kini telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.485 SPPG yang telah beroperasi.
Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan 134.881 pemasok lokal dari UMKM, BUMDes, koperasi, KDMP, dan berbagai penyedia lainnya.
Khusus NTT, tercatat 1.123 pengajuan SPPG 3T telah masuk, sementara 170 unit telah melewati validasi dan dinyatakan siap beroperasi.
Percepatan aktivasi SPPG di NTT diharapkan membuat manfaat MBG lebih cepat diterima anak-anak dan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Pemerintah menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah dapur aktif, tetapi juga dari konsistensi kualitas makanan dan pemenuhan standar gizi.
Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses gizi sekaligus membantu menekan stunting di kawasan 3T.***
