JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil langkah tegas. Kejadian yang menewaskan empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil ini menjadi sorotan tajam, memicu evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa milik TNI.
Reformasi SOP untuk Cegah Tragedi Berulang
Panglima TNI mengungkapkan bahwa SOP pemusnahan amunisi akan segera diperbarui untuk meningkatkan keamanan dan mencegah keterlibatan warga sipil di lokasi berisiko tinggi.
“Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan SOP agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Jenderal Agus Subiyanto dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Langkah ini diambil setelah temuan Komnas HAM mengungkap keterlibatan 21 warga sipil sebagai pekerja harian lepas dalam proses pemusnahan, yang belajar secara otodidak tanpa pelatihan resmi.
Kronologi Ledakan yang Mengguncang Garut
Peristiwa memilukan ini terjadi saat tim TNI dari Gudang Pusat Amunisi III Puspalad melakukan pemusnahan amunisi usang di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. Peledakan awal di dua lubang sumur berjalan lancar, namun ledakan fatal terjadi di lubang ketiga saat tim menyusun detonator sisa.
“Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.
Sorotan Publik dan Desakan Perbaikan
Tragedi ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, yang mendesak Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan insiden tersebut.
“Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” tegas Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 15 Mei 2025.
Ia juga menyerukan agar warga sipil tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan berisiko tinggi seperti ini.
Komnas HAM turut menyoroti kurangnya pelatihan bagi warga sipil yang terlibat. “Para pekerja belajar secara otodidak bertahun-tahun, tidak melalui proses pelatihan yang tersertifikasi,” kata Uli Parulian Sihombing dari Komnas HAM.
Temuan ini mendorong TNI untuk berkomitmen mengevaluasi internal dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak guna menyusun SOP yang lebih ketat.
Komitmen TNI untuk Dukung Korban
Sebagai bentuk tanggung jawab, TNI AD telah menanggung seluruh biaya pemakaman korban, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji menanggung biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak korban.
“Untuk anak-anaknya yang belum menikah, itu menjadi tanggung jawab Gubernur,” ujar Dedi saat mengunjungi keluarga korban di RSUD Pameungpeuk.
Investigasi dan Transparansi
TNI telah membentuk tim investigasi yang telah memeriksa 46 saksi, terdiri dari 21 warga sipil dan 25 prajurit, untuk mengungkap penyebab pasti ledakan.
“Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini,” kata Brigjen Wahyu Yudhayana.
