JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan mutu layanan Haji 2025, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menerapkan pendekatan yang tidak biasa.
Ia memilih untuk terjun langsung ke lokasi pelayanan di Arab Saudi guna memastikan semua aspek berjalan sesuai rencana.
Strategi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi terhadap peningkatan pelayanan kepada jemaah.
Langkah ini disampaikannya saat menggelar silaturahmi dengan para jurnalis di kediaman dinasnya di Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, Wamenag menekankan bahwa pemantauan lapangan merupakan kunci untuk memahami secara utuh kondisi riil di lapangan.
“Saya berupaya agar pelaksanaan haji ini berjalan lebih baik. Kemarin, alhamdulillah ongkosnya bisa lebih murah, itu salah satu amanat dari Pak Prabowo,” ujar Wamenag Romo Syafii, Senin (28/4/2025).
Romo Syafii mengungkapkan bahwa dirinya kerap berpindah dari satu kota suci ke kota lainnya dalam satu hari untuk memantau kesiapan fasilitas dan layanan, termasuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
“Saya bisa ada di Makkah paginya, sorenya di Madinah, malamnya di Jeddah. Seperti itu terus keliling,” jelasnya.
Pilih Langsung Pantau
Menurut Wamenag, laporan tertulis kerap tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi lapangan.
Karena itu, ia lebih memilih mendatangi langsung titik-titik penting penyelenggaraan haji.
Ia bahkan memeriksa langsung dapur konsumsi, berbicara dengan pengelola transportasi, hingga memastikan kesiapan tenaga kerja layanan haji.
“Saya lebih senang lihat langsung dari pada hanya mendengar laporan. Saya datangi semua dapur, saya ketemu pemilik transportasi, semua saya cek langsung,” tegasnya.
Langkah ini mencerminkan paradigma baru dalam pengawasan haji yang berbasis inspeksi lapangan, bukan sekadar birokrasi administrasi.
Menurutnya, upaya ini dilakukan demi memastikan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan jemaah, dan bukan hanya terlihat baik di atas kertas.
Cegah Monopoli
Selain soal pelayanan, Wamenag juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi agar tidak terjadi praktik monopoli dalam penunjukan mitra penyelenggaraan.
Ia mengingatkan bahwa amanat DPR sangat jelas untuk menghindari praktik dominasi satu pihak dalam sistem pelayanan haji.
“Keputusan di DPR itu tidak boleh monopoli, harus berbagi. Karena kalau tidak dibagi, itu akan menimbulkan masalah besar dalam pelayanan haji,” ujarnya.
Upaya ini penting karena keberagaman mitra dan transparansi dalam pemilihan penyedia layanan akan memberikan pilihan yang lebih kompetitif, sehingga kualitas naik dan biaya bisa ditekan.
Komitmen Menjaga Amanat
Romo Syafii menegaskan bahwa seluruh langkahnya merupakan bentuk ikhtiar menjaga amanat yang diemban Kementerian Agama, sekaligus menjawab keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar biaya haji menjadi lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Saya berjuang karena ini untuk kemaslahatan jemaah. Kita harus mencari jalan agar pelayanan semakin baik dan biaya semakin terjangkau,” pungkasnya.
Wamenag menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif, berbasis pengawasan langsung, dan mendorong efisiensi serta transparansi merupakan strategi utama pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan haji 2025 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.***
