JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau Presidential Communication Office of the Republic of Indonesia (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa akurasi harus menjadi prinsip utama media dalam melawan disinformasi. Ia mengkritik praktik jurnalistik yang mengorbankan kebenaran demi kecepatan atau daya tarik, termasuk penggunaan judul berita clickbait yang menyesatkan.
“Kredo pertama, kedua, dan ketiga dalam jurnalisme adalah akurasi, akurasi, akurasi. Jika kita korbankan akurasi demi kecepatan atau daya tarik, masyarakat bisa salah paham, dan dampaknya merusak mental bangsa,” ujar Hasan Nasbi, pada Talkshow Interaktif bertema “Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru: Cognitive Warfare, Media, Narasi, dan Membangun Persepsi”, Senin (16/6/2025), di ANTARA Heritage Center, Jakarta.
Hasan menyoroti contoh pemberitaan yang menyebut “Presiden Prabowo akan mengakui Israel” tanpa mencantumkan konteks lengkap. Menurutnya, judul seperti itu dapat memicu kebencian karena sebagian masyarakat hanya membaca sekilas sebelum menyebarkannya di media sosial.
“Judul seperti itu memicu kebencian karena masyarakat hanya baca sekilas, lalu menyebarkan di media sosial. Ini bagian dari cognitive warfare,” katanya.
Ia juga mengoreksi penyebutan institusi PCO yang keliru oleh beberapa media. “Akurasi itu wajib, bahkan untuk hal kecil. Jika damagenya sudah terlanjur besar, edit berita tidak cukup menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Peran Media dalam Cek Fakta
Hasan mengajak media untuk aktif membangun kanal cek fakta independen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik, namun media juga dituntut untuk melakukan perbaikan diri.
“Kami terbuka dikritik, tapi media juga harus memperbaiki diri. Bersama-sama, kita tegakkan kebenaran,” ujarnya.
Menurutnya, disinformasi tidak hanya terbatas pada hoaks, tetapi juga mencakup fitnah, ujaran kebencian, dan praktik clickbait yang membutuhkan penanganan strategis.
