JAKARTA – Untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua 2025, pemerintah resmi melanjutkan kebijakan stimulus fiskal dan menyiapkan berbagai terobosan strategis.
Fokus utamanya mencakup pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan program Koperasi Desa Merah Putih, serta percepatan pembangunan perumahan nasional.
“Termasuk pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional. Sekaligus memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Hal tersebut disampaikan Arilangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (25/07/2025).
Langkah ini secara khusus menyasar masyarakat dalam kategori Desil-1 dan Desil-2, yakni kelompok ekonomi paling rentan seperti masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.
Program-program yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, seperti MBG, akan dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan akar rumput.
Selaras dengan itu, Menko Airlangga menegaskan pentingnya sinergi antara anggaran belanja negara (APBN) dan skema non-APBN untuk memastikan realisasi pertumbuhan ekonomi sesuai target tahun 2025.
Salah satu strategi yang ditekankan adalah percepatan belanja kementerian dan lembaga, terutama pada sektor yang memiliki alokasi dana besar dan berdampak langsung ke masyarakat.
Dari sisi investasi, pemerintah menyoroti perlunya pembenahan sistem data dan akses informasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Langkah ini dilakukan lewat koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memastikan kebijakan investasi berbasis data yang valid dan aktual.
Pemerintah juga mempercepat implementasi Kredit Investasi Padat Karya dan meningkatkan target pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain itu, program Kredit Program Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan terus didorong demi menjawab kebutuhan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sektor konsumsi rumah tangga pun mendapat perhatian khusus, di mana pemerintah akan menggenjot program padat karya tunai sebagai penopang daya beli.
Untuk menghadapi momentum liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus khusus sektor pariwisata.
Stimulus tersebut mencakup penyelenggaraan event nasional, promosi bundling paket wisata, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk tiket pesawat, hingga diskon tarif transportasi umum seperti bus, kapal laut, dan jalan tol.
Tujuannya jelas: mendongkrak mobilitas, konsumsi, dan gairah sektor jasa pariwisata jelang akhir tahun.***