JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin pangan yang aman, sehat, halal, dan tayib.
Langkah ini diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyelenggaraan jaminan halal dalam program pemenuhan gizi nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, sertifikasi halal menjadi fondasi penting dalam tata kelola MBG.
“Sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. ”
“Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ungkapnya di Jakarta, Senin (8/9).
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan bahwa pemenuhan gizi tidak dapat dilepaskan dari kepastian kehalalan pangan.
“Pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat.”
“Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa kerja sama ini merupakan amanat regulasi sekaligus wujud komitmen pemerintah.
“Selain melaksanakan amanat regulasi, nota kesepahaman ini bukti komitmen pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas.”
“Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelas Haikal Hasan.
Hingga kini, terdapat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung implementasi MBG di seluruh Indonesia.
Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, setiap dapur layanan wajib memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu dipastikan melalui mekanisme sertifikasi halal.
Dengan demikian, layanan gizi tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga sesuai kebutuhan mayoritas masyarakat.
Rachmat Pambudy menegaskan kembali bahwa keberhasilan program ini hanya bisa dicapai melalui sinergi lintas kementerian/lembaga.
“Presiden telah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek strategis nasional nomor satu yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.”
“Hal ini menegaskan betapa pentingnya MBG dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***
