WONOSOBO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) serahkan 3000 Sertifikat Tanah di Wonosobo di Alun-alun Kabupaten Wonosobo pada Senin (22/01/2024). Dalam penyerahan itu Jokowi didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Sertipikat yang diserahkan itu, terbagi atas 1.650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo, 650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, dan 700 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen.
Setelah menyerahkan sertipikat, Presiden dalam sambutannya menekankan kepada masyarakat untuk menjaga alat bukti hak atas tanah tersebut.
“Biasanya kalau sudah pegang sertipikat ini pasti ingin disekolahkan (diagunkan, red). Hati-hati kalau mau meminjam uang dengan agunan sertipikat, hati-hati. Tolong dikalkulasi tenan, dihitung sing teliti,” katanya dihadapan masyarakat Jawa Tengah.
Dengan pinjaman yang didapat dari mengangunkan sertipikat tentu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika pinjaman yang didapat dimanfaatkan sebagai permodalan untuk meningkatkan perekonomian.
“Misalkan pinjam 500 juta, mau dijadikan investasi mesin, modal usaha, modal kerja, sudah dihitung semua, cicilannya setiap bulan berapa, bunganya berapa, dihitung semuanya. Jadi ini pinjaman semuanya harus dipakai untuk usaha. Kalau sudah punya keuntungan, baru keuntungan itu yang dipakai, bukan langsung dipakai untuk beli mobil, nanti tidak bisa ngangsur, mobilnya diambil sertipikatnya diambil,”terangya.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto turut mengimbau masyarakat untuk mencadangkan sertipikat tersebut agar aman dari kehilangan. “Dijaga dengan cara difotokopi, supaya nanti kalau ada apa-apa masih punya cadangan,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, dihadiri Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat beserta jajaran Forkopimda setempat.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran.
