JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana Sumatra sebagai bagian dari langkah pemulihan nasional yang dipercepat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit hunian tetap telah mulai dibangun untuk memastikan kepastian tempat tinggal bagi korban bencana.
Pembangunan hunian tetap tersebut saat ini telah berjalan di wilayah Sumatra Utara yang mencakup Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.
Pemerintah juga memastikan program pembangunan hunian tetap ini akan segera diperluas ke Aceh dan Sumatra Barat yang turut terdampak bencana.
Ara menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar hunian tetap mulai dibangun sejak fase tanggap darurat.
“Biasanya kalau pada saat tanggap darurat, hunian tetap belum dibangun, tapi Presiden Prabowo ini luar biasa ingin lebih cepat,” kata Ara saat diwawancarai awak media usai kegiatan ‘Berbagi Kasih Natal PKP’ di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (26/12/2025).
Menurut Ara, pembangunan hunian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yakni kepastian hukum lahan, tingkat keamanan dari potensi bencana, akses ke fasilitas umum, serta kelancaran jalur logistik.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar rumah yang dibangun benar-benar aman dan mampu menunjang keberlangsungan hidup warga dalam jangka panjang.
“Jangan kita memindahkan dari yang baru kena bencana alam, ke tempat yang tidak aman, jadi harus kita pastikan itu,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan hunian tetap melibatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta sejumlah BUMN.
Kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan juga turut ambil bagian dalam mendukung kelancaran program tersebut.
Ara menegaskan bahwa kekompakan seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari kondisi pascabencana.
Ia juga mengharapkan doa dan dukungan publik agar seluruh proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target.
Program hunian tetap ini dinilai sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan pemulihan kehidupan warga Sumatra yang terdampak bencana.
Selain hunian tetap, proses pemulihan juga didukung pembangunan hunian sementara sebagai solusi awal bagi korban bencana.
Direktur Utama Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi, menyatakan pihaknya menyiapkan dukungan pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara di berbagai lokasi terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 unit hunian sementara ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana.
“Keterlibatan aktif perusahaan dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat. Khususnya pada masa darurat dan pemulihan pascabencana,” kata Sugeng.***
