JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, menyatakan bahwa potensi pertanian Indonesia sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini sangat ironis. Indonesia sebagai negara agraris, mengapa masih terus bergantung pada impor? Padahal, Indonesia memiliki semua potensi untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Rina Saadah, Jumat (17/1/2025).
Teh Rina, panggilan akrabnya, menilai bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat tepat. Menurutnya, swasembada pangan bisa menjadi salah satu pendorong utama bagi Indonesia untuk menjadi negara besar. “Ini bukan kebijakan yang muluk-muluk, tetapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional,” ujarnya.
Rina menambahkan bahwa swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Menurutnya, program swasembada pangan dan penghentian impor beras menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. “Kita harus memastikan agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga memastikan petani bisa beradaptasi dengan program swasembada pangan,” tambahnya.
Rina juga menilai bahwa Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan swasembada pangan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah alokasi anggaran sebesar Rp139,4 triliun yang akan disiapkan pemerintah dari APBN untuk mendukung program ini. “Anggaran sebesar Rp139,4 triliun dalam setahun cukup besar sebagai modal untuk merealisasikan swasembada pangan dalam dua tahun ke depan,” ujarnya.
Masalah pangan, terutama beras yang merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sangat krusial. Pada tahun 2025, pasokan beras dalam negeri diperkirakan akan cukup karena adanya sisa beras dari tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, Indonesia mengimpor sebanyak 4 juta ton beras. “Sekarang, kita memiliki persediaan beras sebanyak 7 juta ton. Kami berharap ada peningkatan produksi sebesar 4% tahun ini sehingga target 15% pasokan beras dari dalam negeri dapat tercapai. Jika berhasil, tahun depan kita tidak perlu mengimpor beras lagi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Komisi IV DPR juga mendorong agar hasil produksi petani dapat diserap dengan baik. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengadaan bibit, jaminan pupuk, dan ketersediaan lahan, dapat dijaga dengan baik. “Kami mendorong Bulog agar dapat memastikan hasil produksi petani bisa terserap dengan optimal,” pungkasnya.