STOCKHOLM, SWEDIA – Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menjadi sorotan publik setelah mengaku sering memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), termasuk ChatGPT dan platform LeChat asal Prancis, untuk mencari “pendapat kedua” dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengakuan ini, yang diungkapkan dalam wawancara dengan *Dagens Industri*, memicu kritik keras dari pakar teknologi dan media, yang mempertanyakan etika serta risiko penggunaan AI dalam pengambilan kebijakan negara.
Kristersson, pemimpin Partai Moderat yang mengetuai koalisi kanan-tengah sejak Oktober 2022, menjelaskan bahwa ia menggunakan AI untuk mendapatkan perspektif tambahan. “Saya sendiri cukup sering menggunakannya,” ujar Kristersson. “Kalau bukan untuk apa-apa, setidaknya untuk mendapatkan pendapat kedua. Apa yang telah dilakukan orang lain? Dan haruskah kita berpikir sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu.”
Namun, pernyataan ini memicu reaksi negatif. Surat kabar *Aftonbladet* menuding Kristersson terjebak dalam “psikosis AI kaum oligarki” melalui editorialnya, mencerminkan kekhawatiran bahwa ketergantungan pada teknologi ini dapat mengikis akuntabilitas demokratis. Simone Fischer-Hübner, peneliti ilmu komputer dari Universitas Karlstad, memperingatkan risiko kebocoran informasi sensitif saat menggunakan platform seperti ChatGPT. “Anda harus sangat berhati-hati,” katanya kepada *Aftonbladet*.
Juru bicara Kristersson, Tom Samuelsson, buru-buru menegaskan bahwa sang perdana menteri tidak sembarangan dalam penggunaan AI. “Tentu saja, bukan informasi sensitif keamanan yang berakhir di sana. Informasi itu lebih digunakan sebagai dasar perhitungan,” ujar Samuelsson, berupaya meredam kontroversi.
Pakar AI, Virginia Dignum dari Universitas Umeå, turut mengkritik, menyatakan bahwa AI seperti ChatGPT tidak mampu memberikan pandangan politik yang bermakna karena hanya mencerminkan data dan bias dari penciptanya. “Semakin ia bergantung pada AI untuk hal-hal sederhana, semakin besar risikonya untuk terlalu percaya pada sistem,” tegas Dignum. Ia menambahkan, “Kita harus menuntut agar keandalannya dapat dijamin. Kami tidak memilih ChatGPT.”
Kontroversi ini mencerminkan tantangan global dalam mengintegrasikan AI ke dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah pesatnya adopsi teknologi, kasus Kristersson memicu seruan untuk regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan AI oleh pejabat publik. Beberapa pihak mendesak adanya pedoman transparansi, seperti pengungkapan wajib ketika AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Kristersson, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Jaminan Sosial (2010–2014) dan Ketua Liga Pemuda Moderat, dikenal sebagai politikus yang mendukung kebijakan neoliberal dan mobilitas sosial. Namun, pengakuannya tentang penggunaan AI ini kini membayangi reputasinya, memicu debat sengit tentang masa depan kepemimpinan di era digital.
Seiring meningkatnya sorotan publik, kasus ini kemungkinan akan mendorong Swedia—dan negara lain—untuk mengevaluasi kembali peran AI dalam pemerintahan, memastikan bahwa keputusan tetap berada di tangan manusia, bukan algoritma.
