JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan urgensi penanganan kesehatan mental di Indonesia setelah Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 28 juta penduduk berpotensi mengalami gangguan jiwa. Ia menyebut kondisi ini sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang terdeteksi dan dilaporkan jauh lebih sedikit dibandingkan realitas di masyarakat.
Jakarta – Estimasi Kementerian Kesehatan yang menyebut potensi 28 juta warga Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental menjadi sinyal kuat bagi seluruh pihak untuk bertindak lebih serius. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan hal tersebut menunjukkan masalah kesehatan jiwa masih tersembunyi di balik angka resmi yang tercatat.
“Langkah Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas patut didukung. Ini merupakan upaya penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memperluas akses penanganan kesehatan mental,” ujar Netty, Jumat (23/1).
Politisi PKS itu mengapresiasi inisiatif penguatan layanan di tingkat puskesmas sebagai langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh terbatas pada penyediaan fasilitas dan prosedur medis semata.
Netty menyoroti masih tingginya stigma sosial yang melekat pada gangguan kesehatan mental. Banyak masyarakat masih menganggap kondisi tersebut sebagai aib atau tanda kelemahan pribadi, sehingga enggan mencari bantuan profesional.
“Masih banyak masyarakat yang memandang gangguan kesehatan mental sebagai aib atau kelemahan pribadi. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan mental dapat dialami siapa saja,” kata Netty.
Ia juga mengkritik rendahnya tingkat deteksi dalam program skrining kesehatan nasional. Kondisi ini mencerminkan minimnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan gejala, sehingga memperparah fenomena gunung es karena sebagian besar kasus tidak terjangkau layanan kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Netty mendorong agar penguatan layanan di puskesmas disertai dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengintegrasian layanan konseling dasar, serta kampanye literasi kesehatan mental yang berkelanjutan dan peka terhadap nilai budaya lokal.
“Kesehatan mental yang terjaga akan berdampak langsung pada produktivitas, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Karena itu, kebijakan di bidang ini perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia,” tambahnya.
Netty menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan kesehatan mental agar berjalan efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan keluarga.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kita berharap layanan kesehatan mental semakin mudah diakses dan tidak lagi menjadi isu yang disembunyikan,” tutup Netty.
Masalah kesehatan mental di Indonesia kini tidak lagi sekadar isu kesehatan, melainkan tantangan sosial dan pembangunan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan bangsa.
