JAKARTA – Amerika Serikat terancam mengalami shutdown pemerintahan federal akibat krisis anggaran, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai USD15 miliar atau sekitar Rp249 triliun per minggu.
Kebuntuan politik di Kongres menjadi pemicu utama krisis ini, yang tidak hanya mengganggu stabilitas domestik, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap pasar global, termasuk fluktuasi perdagangan dan investasi internasional.
Menurut laporan terbaru dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih (Council of Economic Advisers/CEA), shutdown semacam ini akan menghambat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS hingga 0,1 poin persentase per pekan, berdasarkan analisis firma konsultan EY Parthenon.
Jika krisis berlarut-larut selama sebulan penuh, dampaknya bisa lebih parah: penambahan 43.000 pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta penurunan belanja konsumen hingga USD30 miliar.
Faktor utama kerugian ini mencakup penundaan pembayaran gaji bagi ratusan ribu pegawai federal yang dirumahkan, pembatalan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penurunan kepercayaan konsumen yang memicu lesunya permintaan pasar.
Pejabat senior di pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengakui betapa merusaknya skenario ini terhadap laju pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyoroti absurditas kebijakan ini sebagai alat negosiasi politik.
“Ini bukan cara yang tepat untuk berdiskusi, menutup pemerintah, dan menurunkan PDB,” ujar Bessent, dikutip *The Guardian* pada Sabtu (4/10). “Kita bisa melihat dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pekerja di Amerika.”
Lebih lanjut, memo CEA yang bocor ke media seperti *Politico* mengungkapkan risiko tambahan pada layanan publik esensial. Shutdown berpotensi mengganggu distribusi jaminan sosial, operasional bandara federal, serta program bantuan gizi untuk ibu dan anak-anak, yang semuanya berkontribusi pada beban ekonomi jangka panjang.
“Penutupan selama sebulan dapat mengurangi belanja konsumen AS hingga USD30 miliar,” tegas CEA dalam dokumen tersebut, menekankan urgensi penyelesaian konflik anggaran sebelum akhir pekan ini.
Dari perspektif global, analis ekonomi memperingatkan bahwa ketidakpastian di AS—sebagai ekonomi terbesar dunia—bisa memengaruhi rantai pasok internasional dan nilai tukar mata uang, termasuk rupiah Indonesia. Meski data spesifik untuk dampak langsung terhadap PDB nasional belum dirilis, para pakar merekomendasikan pemantauan ketat terhadap indikator perdagangan bilateral AS-Indonesia, yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.
Pemerintah AS kini berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan bipartisan guna menghindari shutdown penuh, yang terakhir kali terjadi pada 2018–2019 dengan durasi 35 hari. Update terkini dari Capitol Hill menunjukkan negosiasi masih mentok di isu pendanaan program sosial dan keamanan perbatasan.
Bagi pelaku usaha dan investor, situasi ini menjadi pengingat akan kerapuhan sistem fiskal di tengah polarisasi politik yang semakin dalam.
