JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pengadaan 30 rangkaian KRL baru dengan alokasi anggaran Rp 5 triliun, memberikan peluang besar bagi PT Industri Kereta Api (INKA) untuk menjadi pemasok utama proyek strategis ini. Keputusan yang diumumkan pada Selasa (4/11/2025) saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru ini dinilai sebagai dorongan signifikan bagi industri manufaktur dalam negeri.
Komitmen Pemerintah untuk Transportasi Publik
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif keputusan presiden, menyebutnya sebagai “angin segar bagi industri nasional.” Dalam keterangannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025), Agus menekankan bahwa proyek ini akan mengoptimalkan peran industri dalam negeri, khususnya dalam rantai pasok komponen.
“Kami akan melihat kemampuan industri dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan proyek tersebut, misalnya gerbong dan komponen lainnya,” ujar Agus. Presiden Prabowo bahkan meningkatkan alokasi anggaran dari usulan awal PT KAI sebesar Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5 triliun, dengan menegaskan “kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu”.
INKA Siap Berkontribusi dalam Proyek Strategis
PT INKA dinilai memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan proyek ini. Menteri Perindustrian menyatakan keyakinannya terhadap produk INKA yang telah terbukti di pasar internasional. “Saya yakin karena PT INKA produk-produknya sudah diekspor ke banyak negara, jadi berkaitan dengan kualitas tidak akan ada masalah,” kata Agus.
INKA memiliki rekam jejak ekspor yang impressive, telah mengekspor kereta api ke berbagai negara termasuk Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, bahkan Australia dan Selandia Baru. Perusahaan BUMN ini juga tengah mempersiapkan ekspansi ekspor ke Vietnam, Sri Lanka, dan Mesir.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, yang baru menjabat sejak Agustus 2025, menyampaikan bahwa pengadaan 30 rangkaian baru ini merupakan program tambahan di luar alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Setiap rangkaian memerlukan dana sekitar US$9 juta atau setara Rp 150 miliar.
Proyek ini memberikan momentum positif bagi industri perkeretaapian nasional, terutama dengan target penyelesaian yang diberikan Presiden Prabowo selama satu tahun. Seperti yang disampaikan presiden, “Kalau bisa enam bulan, oke, tapi satu tahun harus. Ini rakyat yang saksi”.
