TUNIS, TUNISIA – Presiden Tunisia, Kais Saied, mengambil langkah besar dengan memecat Perdana Menteri Kamel Madouri pada Kamis malam (20/3/2025) di tengah krisis ekonomi yang semakin memburuk. Keputusan ini diumumkan oleh kantor kepresidenan Tunisia pada hari Jumat (21/3/2025)
Madouri, yang sebelumnya diangkat sebagai perdana menteri pada Agustus 2024 dalam rangka perombakan kabinet besar-besaran, digantikan oleh Sarra Zaafrani Zenzri. Zenzri yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum kini diberi tanggung jawab baru untuk memimpin negara yang sedang berjuang dengan berbagai tantangan ekonomi.
Menurut laporan AFP, Saied mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah dalam beberapa minggu terakhir, yang dinilai tidak cukup efektif dalam menangani masalah ekonomi dan keuangan yang semakin parah. Tunisia kini terjerat dalam utang besar, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang tinggi, sebuah kondisi yang memperburuk kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ekonomi Tunisia Terpuruk di Tengah Ketegangan Politik
Krisis ekonomi Tunisia diperburuk oleh defisit pangan yang terjadi secara sporadis, dengan kekurangan bahan pokok seperti susu, gula, dan tepung. Angka pengangguran tetap tinggi, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan negara tersebut hanya mencapai 1,6 persen untuk tahun 2025, menurut data dari IMF.
Sejak menjabat sebagai presiden pada 2019, Saied telah memegang kekuasaan penuh untuk memberhentikan menteri-menteri, bahkan hakim, yang dianggapnya tidak bekerja maksimal untuk negara. Salah satu langkah signifikan yang diambil Saied adalah pemecatan 19 menteri dalam perombakan kabinet tahun 2024 yang kemudian diikuti dengan penunjukan Madouri sebagai perdana menteri.
Perombakan Kabinet: Tindakan Terakhir di Tengah Ketegangan Politik
Pemecatan Madouri datang di tengah ketegangan politik yang meningkat di Tunisia. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan tokoh oposisi, pengusaha, dan jurnalis telah dijebloskan ke penjara, beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun.
Meskipun beberapa pihak mengkritik Saied atas tindakan-tindakannya yang dianggap mengarah pada otoritarianisme, pendukungnya berargumen bahwa langkah-langkah ini perlu diambil untuk mengatasi korupsi dan inefisiensi yang telah menghambat kemajuan Tunisia selama bertahun-tahun.
Kondisi Ekonomi Memburuk dan Ketidakpastian Politik
Dalam beberapa tahun terakhir, Tunisia juga menghadapi peningkatan tajam dalam utang negara yang saat ini mencapai sekitar 80 persen dari PDB. Ini berbanding terbalik dengan 67 persen yang tercatat pada saat Saied pertama kali menjabat pada 2019. Kondisi ini menambah ketidakpastian ekonomi yang sudah mengancam stabilitas negara.
Saied kembali terpilih pada Oktober 2024 dengan hasil kemenangan lebih dari 90 persen suara dalam pemilihan umum, meskipun jumlah pemilih yang hadir sangat rendah—kurang dari 30 persen. Langkah-langkah yang diambilnya dalam menangani krisis ekonomi dan politik semakin memicu perdebatan di kalangan publik dan kalangan internasional.
Dengan penunjukan Zenzri sebagai perdana menteri baru, Tunisia kini menantikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang berlangsung, sementara negara ini berjuang untuk mengatasi tantangan besar di sektor ekonomi, sosial, dan politik.
