JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Penunjukan ini menandai sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kementerian khusus yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Sebelum dipercaya menjadi menteri, Irfan Yusuf menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Kehadirannya di Istana Negara sehari sebelum pelantikan sudah memberi sinyal kuat bahwa dirinya dipilih langsung untuk mengawal transformasi kelembagaan baru ini.
Kementerian Haji dan Umrah terbentuk setelah DPR RI mengesahkan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025.
Regulasi tersebut sekaligus mengakhiri peran BP Haji dan menyerahkan seluruh kewenangan penyelenggaraan haji serta umrah kepada kementerian baru.
Profil Lengkap Irfan Yusuf
Mochamad Irfan Yusuf, atau akrab disapa Gus Irfan, lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 April 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Pendidikan dasarnya ditempuh di Jombang hingga lulus dari SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang) pada 1981.
Ia kemudian menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya pada 1985, melanjutkan program magister di kampus yang sama pada 2002, dan akhirnya meraih gelar doktor bidang manajemen pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025.
Sejak 1989, Gus Irfan dipercaya sebagai sekretaris umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren legendaris yang didirikan oleh kakeknya.
Ia juga berkiprah di sektor ekonomi dengan menjadi Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade (1996–2016) dan kini aktif sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
Di dunia politik, Gus Irfan merupakan kader Partai Gerindra. Ia pernah menjadi juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2024, ia berhasil lolos ke DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII dengan perolehan 77.433 suara.
Namun, hanya tiga pekan menjabat karena kemudian dilantik sebagai Kepala BP Haji pada 22 Oktober 2024.
Pengalaman panjangnya dalam mengelola BP Haji membuat Presiden Prabowo mempercayakan dirinya memimpin kementerian baru yang strategis ini.
Pelantikannya sebagai Menteri Haji dan Umrah menjadi tonggak sejarah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Kehadirannya diharapkan membawa pembaruan, transparansi, serta inovasi pelayanan bagi jamaah haji dan umrah.***
