JAKARTA — QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) kini dinilai sebagai instrumen strategis bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembentukan sistem pembayaran lintas batas yang tengah digarap negara-negara BRICS.
Kesuksesan QRIS menjangkau kawasan ASEAN diyakini memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global yang semakin terdesentralisasi.
Kesiapan Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran lintas batas mendapat sorotan dari kalangan ekonom, khususnya dari Center of Economics and Law Studies (Celios).
Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyebut keterlibatan Bank Indonesia dalam diskusi global, serta integrasi QRIS dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadi bekal penting menuju kerja sama lintas negara.
“Indonesia punya modal kuat. Bank Indonesia aktif diskusi, dan teknologi QRIS sudah terhubung dengan Singapura, Malaysia, Thailand,” kata Zulfikar dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).
Penguatan konektivitas melalui QRIS menjadi sangat relevan pasca disahkannya Leaders’ Declaration dalam KTT BRICS ke-17 di Brasil.
Deklarasi tersebut meminta menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota untuk melanjutkan pembahasan terkait Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS, sebagai bagian dari agenda menuju sistem keuangan yang inklusif dan berbasis mata uang lokal.
Zulfikar menambahkan bahwa pengalaman Indonesia dalam mengembangkan interoperabilitas sistem pembayaran dapat menjadikannya sebagai pemimpin dalam uji coba pilot interoperability, yakni tahapan awal untuk memastikan sistem pembayaran antarnegara dapat berjalan lancar dan efisien.
“Indonesia siap berperan sebagai model integrasi QR code-based & ambil bagian di pilot dan skema interoperabilitas BRICS DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System),” ucapnya.
Saat ini, selain sudah berjalan di tiga negara ASEAN, Indonesia juga tengah mempersiapkan ekspansi QRIS ke pasar yang lebih luas seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi dalam menyambut sistem pembayaran global yang saling terhubung secara digital.
Partisipasi Indonesia dalam forum BRICS juga mendapat pengakuan politik. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli lalu.
Ini menjadi momen bersejarah pertama RI sejak resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS pada Januari 2025.
Dalam KTT tersebut, para pemimpin BRICS menyepakati Leaders’ Declaration yang mencakup enam pilar utama, yakni penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global, perdamaian dan keamanan internasional, ekonomi dan keuangan, transisi energi, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, serta pembangunan sosial dan budaya.***
