BALI – Sebanyak 363 siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, dilaporkan mengalami masalah literasi, dengan 155 di antaranya sama sekali belum bisa membaca. Temuan ini diungkap Dinas Pendidikan Buleleng dan langsung memicu kekhawatiran publik terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut.
“Rinciannya, sebanyak 155 siswa masuk dalam kategori Tidak Bisa Membaca (TBM) dan 208 siswa masuk kategori Tidak Lancar Membaca (TLM),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Putu Ariadi Pribadi.
Pemicu krisis berbagai faktor
Faktor internal meliputi:
- Rendahnya motivasi belajar siswa
- Pembelajaran yang tidak tuntas
- Gangguan seperti disleksia atau disabilitas
- Kurangnya dukungan dari keluarga
Sedangkan factor eksternal:
- Dampak panjang dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi COVID-19
- Kesenjangan literasi yang sudah terjadi sejak jenjang sekolah dasar (SD)
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana menilai fenomena ini juga mencerminkan rendahnya budaya literasi di kalangan siswa. Ia menyoroti pentingnya peran guru dan orang tua.
“Apakah siswa tersebut berkebutuhan khusus atau bagaimana. Selain itu, pola mengajar guru juga harus dicermati. Apakah sistem administrasi menyebabkan guru sibuk dan abai dalam melakukan pengajaran,” ujarnya.
Mahir Medsos, Tapi Tak Bisa Menulis
Sedana mengungkapkan paradoks yang terjadi di era digital: siswa lebih mahir menggunakan media sosial ketimbang menulis secara tradisional.
“Ada anak-anak yang lancar baca, tapi disuruh nulis dia tidak bisa. Waktu saya sodorkan handphone untuk mengetik, lancar sekali. Berarti ada budaya menulis yang hilang di kalangan anak muda,” jelasnya.
Fenomena ini tak lepas dari kebijakan pendidikan sebelumnya. Banyak siswa naik ke SMP tanpa penguasaan literasi dasar yang cukup. Kebijakan “naik kelas otomatis” selama pandemi, yang tidak disertai dengan uji kompetensi, menjadi salah satu penyebab.
Akibatnya, pihak SMP harus menanggung beban untuk kembali mengajarkan keterampilan dasar membaca, yang seharusnya sudah dikuasai saat masih di SD.
“Pertama, faktor motivasi belajar yang rendah. Kedua, peran orang tua yang tidak memerhatikan anaknya untuk belajar,” tegas Sedana.
Ia menambahkan bahwa meskipun faktor seperti disleksia memang ada, namun itu bukan penyebab utama, melainkan hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar.
Langkah Pemerintah: Solusi untuk Krisis
Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merumuskan berbagai solusi cepat. Beberapa langkah yang direncanakan, antara lain:
- Menambah jam pelajaran membaca di sekolah
- Memberikan pendampingan intensif bagi siswa yang mengalami kesulitan
- Mengusulkan pemanfaatan Dana BOS untuk program les tambahan
- Melibatkan pihak ketiga jika diperlukan
“Kami minta kepala sekolah untuk menambah jam belajar membaca dan memberikan pendampingan khusus,” ujar Ariadi.
Sedana juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan siswa, guna mengetahui apakah ada yang memerlukan pendekatan khusus, seperti siswa dengan disleksia.
Tantangan Literasi di Era Digital
Kondisi ini menjadi cermin tantangan pendidikan nasional, khususnya di tengah derasnya arus digital. Ketergantungan siswa pada gadget dan media sosial membuat minat membaca dan menulis menurun drastis.
Literasi adalah fondasi penting bagi generasi masa depan. Maka dari itu, masalah ini tak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bersinergi untuk membangun budaya literasi sejak dini.
Membangun Harapan untuk Masa Depan
Krisis literasi di Buleleng adalah panggilan untuk bertindak. Melalui pendampingan, pelatihan guru, keterlibatan orang tua, serta perbaikan sistem, masih ada harapan untuk membalikkan keadaan.
Setiap anak punya potensi. Membantu mereka bisa membaca adalah langkah pertama untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah.
Jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan generasi emas Indonesia di masa mendatang. Saatnya semua pihak bergerak agar tak ada lagi anak SMP yang terjebak dalam jerat buta huruf di era modern ini.