JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Meskipun diguyur hujan gerimis, semangat para peserta untuk menyuarakan aspirasi mereka tidak surut.
Peserta aksi pertama yang tiba adalah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah se-Indonesia (PTMAI) sekitar pukul 14.41 WIB. Mereka datang dengan mobil komando dan membawa berbagai spanduk yang menuntut pemerintah untuk mengutamakan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Will Prabowo come back to save us?” demikian tulisan yang tertulis pada salah satu spanduk yang dibawa peserta aksi. Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, ekonomi, dan pembangunan, dengan spanduk bertuliskan, “Program ambisius Prabowo merusak semua tatanan, #pendidikan #ekonomi #pembangunan.”
Tak lama setelahnya, sekitar pukul 16.25 WIB, BEM Universitas Indonesia (UI) tiba dengan ribuan mahasiswa yang mengenakan almamater kuning. Mereka juga membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, termasuk kritik terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kg. “Oke gas oke gas, mana gasnya,” tulis salah satu poster yang dibawa mahasiswa UI.
Aksi kali ini diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang mengangkat tema ‘Indonesia Gelap’ sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan. “Secara umum, ‘Indonesia Gelap’ kita maknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini selalu dikeluarkan tanpa terangnya,” ungkap Koordinator BEM SI, Herianto, dilansir dari okezone.
Tema ini juga merupakan sindiran keras terhadap pemerintah yang selalu mengusung cita-cita Indonesia Emas 2045, namun dinilai gagal mewujudkan kebijakan pro terhadap generasi muda yang menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut. “Bagaimana mungkin menuju Indonesia Emas jika kebijakan yang ada tidak berpihak pada generasi muda?” tegasnya.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya:
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengurangi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang demi menjaga independensi akademik.
- Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa ada pemotongan atau hambatan birokratis.
- Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Berhenti membuat kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, terutama generasi muda.
