WASHINGTON, AS – Sejumlah senator dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) mencatat sejarah dengan mengajukan resolusi non-binding yang mendesak pemerintah federal untuk secara resmi mengakui negara Palestina yang bersenjata ringan.
Inisiatif ini muncul di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina, di mana korban jiwa di Gaza telah melampaui 65.000 orang sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.
Resolusi tersebut, yang diajukan untuk pertama kalinya di Senat AS, tidak hanya menyerukan pengakuan diplomatik terhadap Palestina, tetapi juga menekankan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan berkelanjutan menuju perdamaian.
Dokumen ini secara tegas meminta kelompok Hamas untuk melepaskan sandera dan membongkar senjata, sekaligus mendesak Israel menghentikan operasi militer, ekspansi pemukiman ilegal, dan blokade bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza.
Langkah ini datang pasca tuduhan keras dari Senator Independen Bernie Sanders, yang menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida” dalam pernyataan berjudul “Ini Genosida” pada Rabu (17/9). Sanders menambahkan, “Selama dua tahun terakhir, Israel tidak hanya membela diri melawan Hamas. Sebaliknya, Israel melancarkan perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina,” sambil mengutip kesimpulan para ahli hukum internasional.
Israel dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai distorsi fakta.
Dukungan Kuat dari Tokoh Kunci
Pemrakarsa resolusi, Senator Jeff Merkley (D-Oregon), menekankan urgensi tindakan AS dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang. “Pengakuan negara Palestina bukan hanya langkah praktis yang dapat diambil AS untuk membantu membangun masa depan di mana warga Palestina dan Israel dapat hidup merdeka, bermartabat, dan aman, melainkan juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Amerika memiliki tanggung jawab untuk memimpin, dan waktunya bertindak adalah sekarang,” ujar Merkley dalam konferensi pers.
Ia juga menyoroti bahwa “fondasi perdamaian dan kesejahteraan di masa depan, dan satu-satunya jalan yang layak untuk itu adalah dua negara untuk dua bangsa.” Merkley memperingatkan bahwa kebijakan militer Israel saat ini berpotensi menciptakan “visi yang buruk” bagi kedua belah pihak, termasuk warga Israel yang menginginkan stabilitas regional.
Resolusi ini didukung oleh sekutu internasional AS, di mana beberapa negara sekutu bersiap mengumumkan pengakuan serupa menjelang Sidang Umum PBB (UNGA) pekan depan. Namun, tantangan politik domestik tampak jelas: Resolusi ini kemungkinan besar tidak mendapat dukungan dari senator Republik di Senat yang dikuasai Partai GOP, sehingga peluang lolos tetap tipis.
Dampak Kemanusiaan di Gaza Semakin Parah
Latar belakang pengajuan resolusi ini tak lepas dari kondisi darurat di Gaza. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa operasi militer Israel di Gaza City telah memperburuk situasi sipil, dengan puluhan korban jiwa, kerusakan infrastruktur masif, dan pembatasan ketat terhadap akses bantuan.
Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sementara ribuan lainnya mengungsi akibat bombardir berkelanjutan.
Para pendukung resolusi berharap inisiatif ini dapat menekan pemerintahan Trump untuk lebih proaktif menangani krisis kemanusiaan, termasuk mendorong gencatan senjata dan negosiasi damai.
Meski bersifat simbolis, resolusi tersebut bisa menjadi katalisator perubahan kebijakan luar negeri AS, terutama dalam mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Prospek dan Tantangan ke Depan
Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, resolusi ini menandai pergeseran sikap progresif di kalangan Demokrat AS. Namun, tanpa dukungan bipartisan, dampaknya mungkin terbatas pada tekanan diplomatik semata.
Para analis memperingatkan bahwa kegagalan resolusi bisa memperlemah posisi AS di panggung internasional, di mana dukungan global terhadap Palestina semakin menguat.
Pembaruan terkait perkembangan resolusi ini akan terus dipantau, termasuk respons dari Gedung Putih dan reaksi di Majelis Umum PBB.
