BANDUNG – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan situasi terkini di Papua dan upaya yang telah dilakukan dalam seminar TNI AD VII bertema “Peran TNI AD Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua” di Seskoad Bandung, Jawa Barat pada tanggal 14 September 2023.
Dalam pidatonya, Dudung Abdurachman menggambarkan perubahan positif di Papua, meskipun konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat mengganggu stabilitas wilayah tersebut. Dia menyatakan bahwa konflik tersebut berdampak merugikan semua pihak, terutama masyarakat Papua di daerah rawan, dengan gangguan ekonomi yang signifikan. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini situasinya telah membaik.
Dudung menjelaskan bahwa perbaikan ini dapat dicapai berkat upaya bersama dari satuan-satuan TNI yang ditempatkan di Papua. Mereka telah bekerja keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai inisiatif.
Selain itu, Dudung juga menggarisbawahi bahwa ada tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Kendala-kendala ini disebabkan oleh gangguan dan aksi teror yang masih sering terjadi oleh kelompok separatis Papua. Data dari Kogasgab TNI menunjukkan bahwa hingga Agustus 2023, tercatat 95 aksi teror OPM, termasuk serangan terhadap aparat TNI-Polri dan warga sipil yang menyebabkan korban jiwa dan luka.
Aksi-aksi seperti pembakaran sekolah dan puskesmas juga telah terjadi, dan semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memaksa rakyat Papua untuk mendukung agenda OPM.
Dudung menyampaikan aspirasi rakyat Papua yang menginginkan perdamaian, keamanan, dan kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, TNI AD mendukung Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Dalam rangkaian tugasnya, TNI memiliki tiga peran utama.
Pertama, memberikan dukungan dalam pengamanan pembangunan di Papua dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, serta komunitas adat terpencil. Selain itu, TNI juga berupaya membangun komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan.
Kedua, satuan TNI di Papua bertugas melaksanakan operasi, baik operasi tempur maupun operasi intelijen, untuk menjaga keamanan wilayah.
Ketiga, TNI harus memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan penuh dari instansi terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal.
Dudung menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, karena penanganan Papua bukanlah tanggung jawab TNI semata. Dukungan dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga menjadi kunci dalam upaya bersama untuk mempercepat pembangunan Papua, mengingat keterbatasan kemampuan TNI.
