Wacana efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan kesiapannya jika gaji para pembantu presiden harus “disunat” demi menjaga kesehatan fiskal negara. Tak tanggung-tanggung, ia memprediksi angka pemotongan bisa menyentuh 25%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menggodok opsi pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR RI. Langkah berani ini diambil untuk memastikan defisit APBN tetap “jinak” di bawah angka 3%.
Ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa dirinya secara pribadi sama sekali tidak keberatan jika penghasilannya sebagai menteri harus dikurangi.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Kalau gaji didipotong ya nggak apa-apa, kan banyak duitnya. Mau potong berapa misalnya?” canda Purbaya sembari melempar senyum kepada awak media.
Tebakan Angka: Potong 25 Persen?
Meski belum ada keputusan hitam di atas putih, sang Bendahara Negara ini berani membocorkan prediksi pribadinya terkait besaran angka pemotongan tersebut. Ia menduga angka efisiensi dari kantong pejabat ini bisa mencapai seperempat dari total gaji yang diterima.
“Kayaknya 25%, mungkin. Belum ada pembicaraan resmi yang final, tapi saya tebak kira-kira di angka 25%,” tuturnya.
Terkait apakah kebijakan ini juga akan menyasar para legislator di Senayan, Purbaya mengaku belum bisa memastikan. Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas kebijakan populer ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya mengakui bahwa diskusi ke arah sana memang sudah mulai menghangat di internal pemerintahan. Namun, ia meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi yang lebih “clear” dari istana.
“Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum diketok. Kita tunggu saja arah kebijakan Bapak Presiden,” pungkasnya.
