JAKARTA – Dua pejabat tinggi Ukraina mengundurkan diri menyusul penyelidikan besar terkait dugaan korupsi di sektor energi. Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu (12/11/2025) meminta pemberhentian Menteri Energi Svitlana Grynchuk dan Menteri Kehakiman Herman Halushchenko, setelah lembaga antikorupsi menuduh adanya penggelapan dana sekitar US$100 juta atau setara Rp1,6 triliun.
Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat di perusahaan energi nuklir nasional Enerhoatom dan diduga mencakup jaringan luas yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan Zelensky. Lembaga Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) mengungkap bahwa beberapa pejabat menerima “imbalan” sebesar 10–15% dari nilai kontrak proyek energi.
Menurut NABU dan Kejaksaan Antikorupsi Khusus (SAP), penyelidikan berlangsung selama 15 bulan dengan lebih dari 1.000 jam rekaman audio. Mereka juga merilis foto-foto tas berisi uang tunai yang diduga hasil pencucian dana korupsi, sebagian di antaranya dikirim ke luar negeri, termasuk ke Rusia.
Jaksa menuduh dana haram itu dicuci melalui sebuah kantor di Kyiv yang dikaitkan dengan keluarga mantan anggota parlemen Ukraina dan senator Rusia, Andriy Derkach.
Nama-nama besar turut terseret dalam kasus ini, termasuk mantan Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshov dan pengusaha Timur Mindich, yang dikenal sebagai rekan bisnis Zelensky di studio televisi Kvartal95. Mindich dilaporkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Menanggapi tuduhan tersebut, Halushchenko membantah terlibat. “Saya akan mempertahankan diri dari tuduhan ini,” ujarnya seperti dilansir dari BBC. Sementara Grynchuk menyampaikan melalui media sosial, “Dalam lingkup pekerjaan profesional saya, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.”
Skandal ini mencuat di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina, termasuk fasilitas yang memasok listrik ke pembangkit tenaga nuklir.
Kasus terbaru ini kembali menyoroti tantangan besar pemberantasan korupsi di Ukraina, meski negara itu telah membentuk lembaga seperti NABU dan SAP selama satu dekade terakhir.
Pada Juli lalu, gelombang protes besar terjadi setelah pemerintah mengubah aturan yang dinilai mengancam independensi dua lembaga antikorupsi tersebut. Kritik keras dari negara-negara G7 membuat Zelensky akhirnya membatalkan kebijakan itu.
Namun, skandal kali ini kembali memunculkan pertanyaan serius terhadap komitmen Presiden Zelensky dalam reformasi antikorupsi, terutama di saat Ukraina berjuang mempertahankan dukungan politik dan finansial dari mitra-mitra Eropa di tengah perang melawan Rusia.
