BOGOR – Dalam situasi darurat bencana, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan logistik. Terlebih lagi, dengan adanya efisiensi anggaran di berbagai daerah, pemenuhan barang bantuan menjadi semakin sulit. Namun, pembentukan kluster logistik dipandang sebagai salah satu solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan ini, terutama pada fase tanggap darurat bencana.
Topik ini menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 yang diadakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring, pada Rabu (19/3). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadhirah Sera Nur, menekankan bahwa selain keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi tantangan besar dalam manajemen logistik bencana. “Pemenuhan kebutuhan saat darurat biasanya dilakukan melalui berbagai sumber, seperti anggaran pemerintah, hibah dari lembaga donor, kemitraan, serta mobilisasi masyarakat lokal,” ungkap Nadhirah.
Kluster Logistik sebagai Solusi Efektif
Untuk menjembatani berbagai tantangan ini, kluster logistik dapat memainkan peran penting. Pembentukan kluster ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam penanganan darurat, khususnya dalam hal pengadaan barang dan peralatan penting seperti pangan, obat-obatan, serta kebutuhan non-pangan lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami berharap setiap daerah dapat membentuk kluster logistik dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta serta seluruh stakeholder terkait,” tambah Nadhirah.
Selain itu, pembentukan kluster logistik juga berfungsi untuk menghindari duplikasi dalam pemberian bantuan yang bisa merugikan. Kluster ini tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga menyelaraskan dengan Asta Cita, Butir 3, yang berfokus pada penanggulangan bencana. Kepala Subdirektorat Kemitraan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Erry Prawisuda, menjelaskan bahwa kluster logistik ini merupakan bentuk koordinasi yang lebih baik antar lembaga. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan bencana dan memastikan penanganan lebih efektif.
Pentingnya Kolaborasi di Fase Prabencana
Erry juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam kluster logistik yang sudah dibentuk. “Koordinasi dan berbagi informasi antara pihak-pihak dalam kluster perlu dimulai pada fase prabencana, sehingga saat terjadi bencana, mereka sudah siap untuk berkolaborasi dan memobilisasi sumber daya secara cepat,” jelasnya. Semua upaya ini perlu dikendalikan melalui posko sebagai pusat komando dalam penanganan darurat.
Praktik Baik dan Kemitraan di Lapangan
Praktik baik terkait penerapan kluster logistik telah dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi, yang wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor baru-baru ini. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kluster logistik sangat membantu dalam memastikan kelancaran distribusi bantuan.
“Ketika 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak banjir dan longsor, kluster logistik memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat dengan lebih terorganisir,” kata Usep Supdana, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat. Hal serupa juga disampaikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi yang merasakan manfaat besar dari kemitraan multipihak dalam merespons bencana banjir pada awal Maret 2025.
Rekomendasi BNPB untuk Pembentukan Kluster Logistik
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau agar setiap pemerintah daerah membentuk kluster logistik untuk memperkuat respons darurat mereka. Saat ini, sebanyak 12 kluster logistik telah terbentuk di tingkat provinsi, dan 3 kluster di tingkat kabupaten.
BNPB juga merekomendasikan pembentukan 6 kluster dalam penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Pembentukan kluster-kluster ini diharapkan akan mempercepat dan mempermudah distribusi bantuan ke daerah yang terdampak bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu.
Dengan adanya kluster logistik, koordinasi antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana dapat ditingkatkan, dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
